Hukum & Syariah

NU Care LAZISNU, Lembaga Amil Zakat Yang Sah Secara Hukum

NU Care LAZISNU adalah Lembaga Amil Zakat yang sah secara hukum perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan UU tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Mengapa dinyatakan bahwa NU Care LAZISNU adalah Lembaga Amil Zakat yang sah secara hukum? Berikut ini beberapa alasannya;

  1. NU Care LAZISNU adalah bagian dari Organisasi Nahdlatul Ulama, di mana status keorganisasian NU dinyatakan sebagai Badan Hukum Perkumpulan sesuai dengan  Surat Keputusan Menteri  Kehakiman Nomor C2-7028.HT.0105.05.Th.89. Tambahan berita Negara RI tanggal 15/9-T989 Nomor 74 tentang Organisasi Nahdlatul Ulama sebagai BADAN HUKUM.
  2. NU Care LAZISNU didirikan oleh NU sebagai Badan Hukum Perkumpulan yang secara internal menjadi Lembaga Resmi Nahdlatul Ulama, yang bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqoh kepada mustahiqnya.
  3. Sebagai Lembaga Amil Zakat yang sah secara hukum dan perundang-undangan, NU Care LAZISNU secara yuridis formal ditetapkan statusnya sebagai Lembaga Amil Zakat berskala Nasional dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.65/2005.
  4. Dalam hal NU Care LAZISNU sebagai Amil Zakat secara struktural dari PBNU, PWNU hingga PCNU, keberadaannya bersifat mengikat sehingga di dalam internal organisasi NU, tidak ada Lembaga Amil Zakat lain selain NU Care LAZISNU;
  5. Kemudian, dalam hal NU Care LAZISNU sebagai Amil Zakat yang berskala Nasional, mengandung pengertian bahwa NU Care LAZISNU yang ada di Pusat (PBNU), Wilayah-Propinsi (PWNU) dan Cabang Kabupaten/Kota (PCNU) adalah satu kesatuan organisasi yang tunduk pada Badan Hukum Perkumpulan NU dan tunduk pada UU tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah yang menjelaskannya

Atas dasar tinjauan alasan di atas, maka NU Care LAZISNU Sebagai Lembaga Amil Zakat Yang Sah sudah tidak perlu diragukan lagi keberadaannya; sebagai organisasi atau lembaga amil zakat, NU Care LAZISNU melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang; (1) tidak bertentangan dengan UU Pengelolaan Zakat, (2) tidak bertentangan dengan Keputusan dan Kebijakan nahdlatul Ulama, dan (3) tidak bertentangan dengan syariat atau hukum Islam.

Ke 7 artikel berikut ini saling berkaitan, silakan baca secara berurutan

  1. Konsep Amil Zakat Dalam Negara Modern (Hasil Munas NU 2017)
  2. Syarat Amil Zakat (Munas NU 2017 Dan UU Pengelolaan Zakat)
  3. Artikel Ke-3 ada di halaman yang sedang dibaca
  4. Prosedur Pengangkatan Amil Zakat Hasil Munas NU 2017
  5. JPZIS, Jaringan Pengelola Zakat Infak Shodaqoh LAZISNU
  6. Pengangkatan JPZIS (Amil Zakat) Oleh NU Care LAZISNU
  7. Panitia Zakat Prakarsa Masyarakat, Sebuah Tinjauan Ulang

NU Care LAZISNU Sebagai Lembaga Amil Zakat Yang Sah secara hukum telah melewati proses-proses sebagaimana diatur dalam UU Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

  1. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi : “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”
  2. Bagian Keempat, Lembaga Amil Zakat, Pasal 17, yaitu : “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
  3. Bagian Keempat, Lembaga Amil Zakat, Pasal 18, ayat (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; dan ayat (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
    1. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
    2. berbentuk lembaga berbadan hukum;
    3. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
    4. memiliki pengawas syariat;
    5. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
    6. bersifat nirlaba;
    7. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
    8. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

NU Care LAZISNU Sebagai Lembaga Amil Zakat Yang Sah secara hukum telah melewati proses-proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, di antaranya

  1. Dalam Penjelasan dinyanyatakan: “Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan LAZ oleh masyarakat dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.”
  2. Bagian Ketiga, Pembentukan Perwakilan LAZ, Pasal 62 dinyatakan : (1) LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan; 2) Pembukaan pewakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan; dan
  3. Bagian Ketiga, Pembentukan Perwakilan LAZ, Pasal 62 dinyatakan : (1) LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap kabupaten/kota; (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. NU Care LAZISNU, Lembaga Amil Zakat yang sah secara hukum, dan ini berlaku untuk NU Care LAZISNU di tingkat PBNU, PWNU dan tingkat PCNU;
  2. Sebagai Lembaga Amil Zakat yang sah secara hukum, NU Care LAZISNU dijamin oleh Undang-Undang dalam aktifitas, program dan kegiatan yang antara lain meliputi; Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dan Pelaporan Zakat; Pengelolaan Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;
  3. Dapat Mengangkat, Menetapkan dan Mengesahkan Lembaga Amil Zakat di level bawahnya yang dikenal dengan JPZIS NU Care LAZISNU; dan
  4. Dapat Menggunakan Hak Amil Untuk Membiayai Kegiatan Operasional
  5. Memiliki kewajiban sesuai yang diatur dalam Undang Undang Tentang Zakat dan Peraturan Pemerintah yang menjelaskan tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat

Demikian uraian mengenai NU Care LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat. Kiranya bisa bermanfaat untuk pembaca dan bisa menguatkan kelembagaan NU Care LAZISNU; juga bisa meyakinkan masyarakat yang hendak menunaikan zakat, atau mengeluarkan infaq dan shodaqohnya kepada NU Care LAZISNU.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

2 × three =

Back to top button