Perangkat Organisasi NU, Lembaga dan Badan Otonom

Perangkat Organisasi NU Terdiri dari Lembaga dan Badan OtonomPerangkat Organisasi NU terdiri dari Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom (Banom). Perangkat organisasi NU ini melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di tingkatan yang ada. Pengurus Lembaga. Badan Khusus dan Badan Otonom adalah sekaligus sebagai Anggota Nahdlatul Ulama.

Lembaga NU adalah perangkat organisasi NU, yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan bidang tertentu.

Sedangkan Badan Otonom adalah perangkat organisasi NU, yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9 (AD NU 2015); Nahdlatul UIama membentuk perangkat organisasi yang meliputi: Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan organisasi Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

Lembaga-Lembaga NU

Lembaga-Lembaga sebagai perangkat organisasi NU, selengkapnya adalah:

  1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama’ah.
  2. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal.
  3. Rabithah Ma’ahid al Islamiyah disingkat RMI, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
  4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
  5. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup, dan eksplorasi kelautan.
  6. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan.
  7. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia disingkat LAKPESDAM, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
  8. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.
  9. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia disingkat LESBUMI, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya.
  10. Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama disingkat LAZNU, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqoh kepada mustahiqnya.
  11. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU. bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
  12. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugasmembahas masalah-masalah maudlu’iyah (tematik) dan waqi’iyah (aktual yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)
  13. Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan Masjid.
  14. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.
  15. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah rukyat, hisab dan pengembangan ilmu Falak.
  16. Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama, disingkat LTNNU,, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah.
  17. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, disingkat LPTNU. bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
  18. Lembaga Penanggulangan Bencana Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LPBINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, eksplorasi kelautan dan perubahan iklim.

Badan Otonom NU

Badan Otonom NU sebagai perangkat organisasi NU, dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.

Baca Juga:

Perangkat Organisasi berupa Badan Otonom NU, yang berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu selengkapnya adalah:

  1. Badan Otonom Muslimat Nahdlatul Ulama, disingkat Muslimat NU, untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
  2. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU, Badan Otonom untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
  3. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal 40 (empat puluh) tahun.
  4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.
  5. Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri disingkat KOPRI NU untuk mahasiswi Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.
  6. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
  7. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia  27 (dua puluh tujuh)  tahun.

Perangkat Organisasi berupa Badan Otonom NU, yang berbasis profesi dan kekhususan lainnya, terdiri dari:

  1. Jam’iyyah Ahli Thariqah Al-Mu’tabarah An-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tarekat yang mu’tabar.
  2. Jam’iyyatul Qurra Wal Huffazh disingkat JQH untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah.
  3. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
  4. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja.
  5. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.
  6. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz.
  7. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan.
  8. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat.

Badan Khusus Organisasi Nahdlatul Ulama (NU)

Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (ART NU 2015) menyebutkan tentang pembentukan Badan Khusus.

  • Badan khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki sruktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pengembangan kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu
  • Ketua Badan khusus ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
  • Ketua Badan Khusus dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa khidmat
  • Pembentukan dan penghapusan badan khusus ditetapkan melalui rapat harian syuriah dan tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
  • Pembentukan Badan khusus di tingkat wilayah diusulkan oleh pengurus wilayah, dan disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
  • Pembentukan Badan Khusus di tingkat cabang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
  • Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan Badan Khusus akan diatur dalam Peraturan organisasi

Di atas adalah Perangkat Organisasi NU yaitu Lembaga, Badan Otonom dan Badan Khusus, sesuai dengan AD ART NU Hasil Muktamar ke 33 tahun 2015 di Jombang.

Back to top button