Contoh Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pengurus Ranting NU

Contoh Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (NU) – dengan deskripsi fungsi, penerbitan, contoh dan konsideran – di bawah adalah yang diterbitkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Cilacap.

Fungsi SK Ranting NU

Untuk apa Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (NU) dibuat, diterbitkan dan disahkan? Di dalam organisasi yang berbadan hukum resmi seperti Organisasi NU, pembuatan, penerbitan dan pengesahan SK Ranting NU untuk menegaskan legalitas keberadaan Organisasi Ranting NU dan personil pengurusnya secara faktual.

SK Pengurus Ranting NU juga memiliki fungsi sebagai dokumen legal formal baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Secara internal, memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan oleh pengurus Ranting NU.

Secara eksternal, SK Pengurus Ranting NU memiliki fungsi untuk membuktikan keberadaan dan eksistensi struktur organisasi NU secara nyata di tingkat Kelurahan/Desa. Juga sebagai syarat sah kepesertaan Pengurus Ranting NU dalam permusyawaratan Konferensi MWCNU dan Konferensi Cabang (Konfercab).

Penerbitan SK Ranting NU

Siapa yang berhak membuat, mengesahkan dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (NU)? Untuk diketahui, bahwa sesuai dengan AD ART NU Hasil Muktamar ke-33 di Jombang, Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pengurus Ranting NU diterbitkan dan disahkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) setempat.

Hal itu juga sesuai dengan Peraturan Nahdlatul Ulama Hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 2017.

Namun, sesuai dengan Anggaran Rumah Tanggal Nahdlatul Ulama (ARTNU) hasil Muktamar ke-34 di Lampung Bab XVII Pasal 52 ayat (5), dinyatakan. Bahwa; Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

Sementara itu, pengesahan SK Pengurus Ranting NU juga tertuang di dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor: 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan. Pada Bagian ke Enam Penegurus Ranting Nahdlatul Ulama mulai pasal 13 beserta ayat-ayat yang mengaturnya.

Ayat 14, 15 dan 16 mengatur dan menyebutkan:

1.Surat Keputusan Penegsahan Susunan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah ranting dan surat rekomendasi MWCNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan (ayat 14)

2.Surat Rekomendasi MWCNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur (ayat 15).
3.Surat rekomendasi MWCNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris (ayat 16)

4.Surat keputusan tentang pengesahan susunan PRNU sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diterbitkan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap (ayat 22)

Baca juga

• Contoh Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pengurus MWCNU
• Pengurus Syuriyah NU, Kedudukan, Tugas dan Wewenang
• Pengurus Tanfidziyah NU, Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Contoh SK Ranting NU

Berikut ini Contoh SK Ranting NU.

Konsideran SK

Menyesuaikan AD ART NU terbaru hasil Muktamar ke-34 di Lampung, konsideran SK Ranting NU pada diktum “Mengingat”, disesuaikan sebagaimana berikut ini;

1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Hasil Muktamar Ke 34 di Lampung Tahun 2021 Bab VI Pasal 12, Bab VII pasal 14 dan pasal 15 ayat (6), Bab X pasal 33, 34, 35 dan Bab IX pasal 23 butir g.
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Muktamar Ke 34 di Lampung Tahun 2021 Bab IV pasal 13, Bab X pasal 33, 34 dan pasal 35, Bab XIII pasal 39, Bab XIV pasal 45, Bab XVII pasal 52 ayat (5), Bab XIX pasal 71 (1) dan (2), Bab XXII pasal 84 dan pasal 85.
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan Bab I pasal 1 dan pasal 2, Bab II bagian keenam pasal 13 dan pasal 14.

Pada pengalaman sebelunya dan pada praktiknya, tidak semua Pengurus MWCNU benar-benar siap untuk menerbitkan dan mengesahkan SK Pengurus Ranting NU. Selain karena ketidaksiapan secara administrasi di tingkat MWCNU. Pengurus Ranting NU justeru menghendaki agar penerbitan SK Ranting NU oleh Pengurus Cabang NU.

Hal semacam itu juga terjadi di lingkungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap. Sebagai solusi yang menguatkan dan sah secara organisatoris. Bahwa yang  membuat, mengesahkan dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penegsahan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (NU) adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

Jadi, sesuai dengan AD ART tahun 2021 di mana penerbitan SK Pengurus Ranting NU oleh Pengurus Cabang sudah tepat adanya. Kemudian, Pengurus MWCNU harus menyesuaikan diri terhadap amanat AD ART NU untuk menerbitkan SK Pengesahan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama (PARNU).

Sejak 3 Masa Khidmat dari tahun 2007-2012, 2012-2017 dan 2018-2023, NU Cabang Cilacap menerbitkan dan mengesahkan Surat Keputusan (SK) Pengurus Ranting NU. Baca juga Contoh Usaha Organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Apa Saja ?