Antologi NU

Ahlul Halli Wal ‘Aqdi Disepakati Dalam Rapat Pleno PBNU

Rapat Pleno PBNU di Pondok Pesantren Universitas Sains Al-Qur’an (Unsiq), Wonosobo, Sabtu-Ahad (7-8/9) akhirnya menyepakati perlunya NU kembali menerapkan sistem permusyawaratan antar ulama sepuh melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Sistem AHWA menghendaki pergantian pimpinan NU tidak melalui pemilihan langsung oleh peserta muktamar dengan mekanisme suara terbanyak, tetapi melalui permusyawaratan ulama.

Usulan penetapan Ahlul Halli wal ‘Aqdi ini disampaikan oleh dua komisi sekaligus, yakni komisi organisasi dan komisi rekomendasi. Semua peserta rapat pleno menyatakan setuju diterapkannya kembali sistem ini.

Rancangan tentang Penerapan Sistem Permusyawaratan Ahlul Halli wal Aqdi akan dikaji oleh tim yang dibentuk oleh PBNU. Diharapkan pada saat Munas atau Muktamar yang akan datang sudah menjadi rumusan yang siap disahkan.

Selain ahlul halli wal aqdi, dalam sidang pleno penetapan hasil sidang-sidang komisi yang dihadiri pengurus lengkap, termasuk KH Sahal Mahfudh, KH Musthofa Bisri, KH Said Aqil Siroj juga menyepakati perlunya restrukturisasi organisasi sebagai kelanjutan dari keputusan “Kembali ke Khittah NU 1926”.

“Sebagai konsekuensi kembali ke Khittah 1926 untuk menjadikan NU sebagai sebuah harakah yang efektif dan dinamis, maka selain mengubah pola pikir serta mekanisme pemilihan pimpinan juga perlu mengubah secara mendasar struktur organisasinya,” demikian dalam keputusan komisi organisasi yang telah disepakati.

Struktur organisasi NU selama ini masih paralel dengan sistem administrasi pemerintahan, mulai dari pusat, wilayah serta kabupaten dan camat. Restrukturisasi dimaksud mengusulkan struktur NU berbasis warga dan program.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menegaskan rapat pleno PBNU di Wonosobo, Jawa Tengah, tidak akan menyinggung masalah politik.

“Kiai itu kalau berkumpul yang dibicarakan pasti tidak jauh-jauh dari urusan moral, moral umat, dan moral bangsa. Tidak ada soal politik,” kata Said Aqil di arena rapat pleno di Kampus Universitas Saint Al Quran (UNSIQ), Kalibeber, Wonosobo, Jumat.

Ia mengatakan rapat pleno akan membahas persoalan internal organisasi dan persoalan eksternal terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk masalah perekonomian yang tengah dihadapi bangsa Indonesia.”Jadi, bagaimana ekonomi bangsa ini bisa baik, sehingga ekonomi umat juga akan menjadi baik,” katanya.

Hingga Jumat sore hampir seluruh peserta rapat pleno yang berjumlah sekitar 200 orang sudah hadir di lokasi. Mereka adalah para pengurus harian Syuriyah, Tanfidziyah, Mustasyar, A’wan, serta ketua di semua lembaga, lajnah, dan badan otonom di bawah naungan PBNU.

Sekretaris Panitia Rapat Pleno PBNU 2013 Sulton Fatoni menjelaskan rapat pleno merupakan forum permusyawaratan di jenjang ketiga setelah muktamar serta musyawarah nasional dan konferensi besar.”Ini rapat pleno kedua di kepengurusan PBNU masa khidmad 2010 – 2015. Yang pertama dilaksanakan pada 2011 di Yogyakarta,” katanya.

Rapat pleno dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (7/9) sampai Minggu.Pada Jumat malam ini digelar istighotsah atau doa bersama yang diikuti warga NU di sekitar lokasi kegiatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

fourteen − 4 =

Back to top button