Umroh Akan Dibuka Kembali, Ini Persiapan Kementerian Agama RI
NU CILACAP ONLINE – Umroh akan dibuka kembali dan Arab Saudi akan kembali menyambut jamaah umrah dari luar Arab Saudi Mulai 1 Muharram 1443 bertepatan 10 Agustus 2021. Dikutip dari haji.kemenag.go.id, ada sejumlah persyaratan bagi beberapa negara yang akan menyelenggarakan umroh.
Dijelaskan oleh Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Khoirizi, sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam edaran, di antaranya terkait vaksin dan keharusan karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Saudi bagi 9 negara (India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon).
“Perwakilan pemerintah di Saudi, yaitu Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, telah menerima edaran tersebut pada 15 Zulhijjah 1442H atau 25 Juli 2021. Kami masih pelajari,” terang Khoirizi di Jakarta, Senin (26/7/2021).
Menurutnya, berkenaan dengan edaran tersebut, KJRI di Jeddah akan melakukan upaya diplomasi melalui Deputi Umrah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Salah satu isu yang dibahas adalah terkait keharusan karantina 14 hari di negara ketiga.
“Kami berharap jemaah Indonesia tidak harus dipersyaratakan seperti itu. Kami dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan Dubes Saudi di Jakarta untuk menyampaikan hal dimaksud,” sambungnya.
Menyusul rencana Umroh akan dibuka kembali, ampir 500 perusahaan travel melakukan persiapan menerima jemaah haji dari luar Saudi. Jamaah umrah dunia disyaratkan telah mendapat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap.
Terkait syarat vaksin booster dari Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson, Khoirizi akan membahas hal tersebut dengan Kementerian Kesehatan, Satgas Pencegahan Covid-19, dan Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kita akan lakukan langkah koordinasi dengan Kemenkes dan pihak terkait lainnya untuk membahas persyaratan tersebut, agar kebutuhan jemaah umrah Indonesia bisa terlayani,” tegasnya.
“Kita berharap pandemi bisa segera teratasi sehingga jemaah Indonesia bisa menyelenggarakan ibadah umroh secara lebih baik,” harapnya.
Khoirizi menambahkan bahwa selama ini penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan oleh pihak swasta (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah/PPIU), bersifat Bussines to Bussines (B to B), bukan Government to Government (G to G).
“Kita akan bahas bersama hal ini dengan asosiasi PPIU terkait persyaratan yang ditetapkan Saudi. Untuk kepentingan jemaah, kami juga tetap akan mencoba melakukan lobi,” tandasnya.
