Hukum & Syariah

Fatayat NU Siap Mengawal UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kader Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) diminta siap untuk mengawal implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal ini disampaikan pada saat pelaksanaan Webinar Nasional “Substansi UU TPKS dan Situasi Korban Kekerasan Seksual” yang  digelar oleh Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Sabtu (18/06/2022).

Kegiatan ini bekerja sama dengan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Bogor. Adapun peserta adalah kader-kader Fatayat NU se Jawa Tengah di ruang zoom meeting. Dimoderatori oleh Ketua Bidang Hukum Politik dan Advokasi (Hukpolad) Atatin Malihah, acara ini mendatangkan empat orang narasumber sekaligus. Mereka adalah Siti Aminah Tardi  dari Komnas Perempuan, Dr Luluk Nur Chamidah anggota DPR RI, Sri Nur Herwati Ketua LKKNU Bogor dan Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah Tazkiyatun Mutmainnah.

Kegiatan ini dilatarbelakangi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (12/4/2022). Hal ini tentu saja menjadi momentum bagi negara untuk hadir bagi korban kekerasan seksual.

Disahkannya UU TPKS menjadi angin segar bagi tingginya angka dan beragamnya kasus kekerasan seksual serta hambatan yang dialami korban. Namun, substansi dari Undang-Undang ini perlu dipahami bersama agar penegakan keadilan bagi korban semakin nyata. Selain itu, implementasi dari UU ini perlu dikawal bersama untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual dan anak di Indonesia.

Dalam paparannya, Dr Luluk mengungkap bahwa realitanya masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kekerasan seksualitas bukanlah kekerasan yang luar biasa. Imbasnya, bukan keadilan yang mereka dapat melainkan sikap diskriminatif. Mereka bukannya dilindungi dan dikuatkan malah dihakimi. Maka ia pun meminta agar Kader Fatayat NU tidak menjadi bagian yang justru menghakimi,  melainkan sebaliknya.

“Tidak semua keluarga menganggap kekerasan TPKS ini kekerasan yang luar biasa sehingga banyak yang belum begitu respon, Sehingga pada akhirnya banyak korban yang mengalami diskriminatif,” ungkap Luluk.

Apa Peran Fatayat NU?

Dr Luluk menilai bahwa Fatayat NU sebagai organisasi yang mewadahi perempuan mempunyai peran strategis dalam mengawal UU TPKS.  Caranya dengan melakukan sosialisasi dan pemantauan.

“Kalau Fatayat NU mempunyai jaringan Lembaga Pendidikan seperti  TPA atau Madin bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi,” katanya.

Luluk juga mengungkap pentingnya edukasi tentang seks sejak dini. Hal ini penting agar anak-anak memahami Batasan dan kedaulatan terhadap tubuh. Sehingga, dia akan menyadari akan bahaya kekerasan seks yang sangat riskan dihadapi mengingat mereka lemah.

“Bagaimana mereka akan membela diri sedangkan mereka tidak mengerti bahwa mereka tengah menghadapi bahaya,” lanjutnya.

Berikan edukasi secara ringan tapi mengena terhadap anak usia dini. Seperti bagian tubuh mana yang boleh disentuh oleh orang lain, mana yang tidak boleh. Dr Luluk mengungkap entah mengerti atau tidak, saat bagian vital pada tubuh disentuh, tubuh akan mengalami sensivitas. Meskipun itu terjadi pada anak-anak.

Lebih lanjut Dr Luluk menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual tidak bisa dilakukan di luar pengadilan.

“Maka  jangan sekali-kali menjadi bagian dari menghalangi atau melakukan jalan keluarga, apalagi memberikan saran menikahkan antara pelaku dengan korban,” tegasnya.

Zero Tolerance for Sexual Violence

uu kekerasan seksual
Fatayat NU Jateng menggelar webinar nasional tentang UU TPKS

Hal senada diungkap oleh Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah Tazkiyatun Mutmainah. Dirinya mengajak kader Fatayat NU untuk bersuara lebih nyaring tentang UU PTKS. Ia mengatakan bahwa merespon terhadap UU TPKS, PW Fatayat NU Jateng memiliki kebijakan zero tolerance for sexual violence. Kebijakan ini memastikan bahwa seluruh Kader Fatayat NUbenar-benar terbebas atau tidak menjadi pelaku kekerasan seksual.

”Kebijakan zero tolerance for sexual violence ini tertuang dalam dua hal yang pertama kode etik dan pedoman tingkah laku Lembaga. Ini meliputi tanggung jawab terhadap lembaga, tanggung jawab individu, tanggung jawab di tempat kerja, termasuk mengatur hubungan Lembaga dengan mitra kaitannya dengan sexual abusive and exploitation,” terang anggota DPRD Jawa Tengah ini.

Yang kedua, lanjut Tazkiyatul Mutmainnah adalah pakta integritas staff Fatayat NU. Salah satunya staff Fatayat NU harus terbebas dari penyalah gunaan narkoba, eksploitasi seksual dan perlakuan salah seksual.

Dalam hal ini Tazkiya mengungkap bahwa Fatayat NU secara konsisten menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan kekerasan seksual dengan beberapa hal. Antara lain melalui Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP2A) seperti kekerasan seksual trafficking, dan dan KDRT.

Pihaknya juga secara konsisten melaksanakan pelatihan konseling dan paralegal bagi para pendamping korban di masing-masing cabang (37 cabang). Di sisi lain Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan juga gencar dilakukan.

Selanjutnya, mengintegrasikan pengkaderan di cabang dengan isu-isu sosial salah satunya kekerasan seksual. Bekerja sama dengan jaringan perempuan, pemerintah, APH, ormas, dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan Korban Seksual (KS). Terakhir bekerja sama dengan pesantren dan tokoh agama untuk pemulihan korban seksual. (Naeli Rokhmah).

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button