Pedagang Kaki Lima, Ekonomi Pancasila dan Luapan Kapitalisme

NU Cilacap Online – Fenomena pedagang kaki lima sebagai sektor informal dalam ranah ekonomi, adalah efek luapan dari kapitalisme yang membuncah, bagaimaan menjelaskan fenomena ini dalam bayang-bayang sistem ekonomi Pancasila?

Ada dua jenis sistem ekonomi besar yang harus dihindari dalam ekonomi Pancasila. Walaupun sistem ekonomi Pancasila itu sendiri, secara akademis, sulit dirumuskan, dan secara praktek, tidak bisa diterapkan. Maka, untuk mengetahui dengan mudah tentang konsep ekonomi Pancasila, kita sebut saja sistem diluar konsep itu yang dianggap bertentangan. Diluar yang bertentangan itu, ya konsep ekonomi Pancasila.

Sistem free fight liberalism, atau sistem persaingan bebas. Sistem ini tegasnya disebut mekanisme pasar, yang meniadakan campur tangan negara, seperti sistem dumping. Kenyataannya secara nation, Indonesia ikut dalam berbagai sistem pasar bebas regional atau dunia.

Tapi yang dimaksud tentu terkait perdagangan atau mekanisme pasar dalam negeri, di mana pemerintah memberi intervensi kepada pasar, untuk mengendalikan mekanisme yang berjalan. Jika tidak, maka akan terjadi eksploitasi manusia oleh pasar. Terjadi persaingan tidak sehat. Yang kuat itu yang menang.

Dalam sistem ini, terjadi akumulasi modal pada kelompok-kelompok ekonomi kuat. Yang lemah terpinggirkan. Kebanyakan adalah pelaku di sektor informal yang cenderung stagnan dan sulit berkembang.

Baca juga Agama dan Pancasila Bukanlah Sesuatu yang Bertentangan

Sistem etatisme, di mana negara mendominasi sektor-sektor usaha ekonomi, dan membiarkan sektor perorangan, swasta, tidak berkembang. Ekonomi benar-benar dalam hegemoni negara. Tidak ada istilah pasar. Harga-harga pun atas dasar aturan pemerintah. Pengelolaan sektor dan sumber kekayaan dan ekonomi dikuasai oleh negara/ pemerintah.

Demokrasi ekonomi tidak berkembang dalam sistem yang etatistik. Model sistem seperti ini biasanya hidup dalam negara totaliter dan berhaluan idiologi komunis. Namun perlu digarisbawahi, bahwa sistem-sistem yang sekarang ada, cenderung ke arah kapitalisme yang mensyaratkan aglomerasi kapital kepada kelompok-kelompok kuat.

Di tingkat kawasan misalnya, kelompok G-5 dalam politik, dan G-7 dalam bidang industri. Sistem etatisme perlahan ambruk seiring dengan perkembangan jaman. Kecuali mungkin Negara Korea Utara yang masih bertahan dengan sistem etatismenya, sekaligus kemiskinannya.

Ekonomi Pancasila, tidak berada di antara keduanya. Juga bukan gabungan dari keduanya. Jadi kalau ditanya, bagaimana sistem ekonomi Pancasila? Jawabannya adalah, bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah sistem yang bukan Kapitalisme/ liberalisme, dan yang bukan etatisme/ sosialisme. Nah, sulit menggambarkanya bukan?

Ada yang bilang, koperasi adalah sistem ekonomi yang pas dengan Pancasila. Kontradiktif sekali. Pancasila digali dari bumi Indonesia, koperasi lahir di Inggris. Toh dalam prakteknya juga, koperasi pada akhirnya mengikuti perkembangan arus besar kapitalisme.

Inilah yang akan menjadi aksentuasi pembahasan. Kita sepakat bahwa idiologi besar yang menaungi sistem-sistem kehidupan kita adalah Pancasila. Termasuk tentu sistem ekonomi kita.

Namun, sebagaimana saya sebutkan di atas, bahwa hal yang bertentangan dengan kapitalisme serta etatisme, yaitu yang disebut ekonomi Pancasila, dalam kenyataannya sulit ditemukan. Ekonomi kita, ibarat pendulum, bergerak ke arah kapitalisme.

Semangat altruistik mengendor searah perkembangan jaman menjadi egoisme. Keserakahan dalam penumpukan modal dan harta kekayaan terus terjadi. Kekayaan itu tidak bersifat tricle down effect, atau menetes ke bawah, seperti yang diharapkan Pancasila pada sifat Keadilan Sosial. Marginalisasi, atau eksploitasi ekonomi rakyat sulit dihindarkan.

Efek yang terjadi adalah berkembangnya ekonomi di sektor informal, sebagai artikulasi ekonomi rakyat, yang seolah tidak terkait dengan modal kapital. Benar memang.

Berkembangnya sektor informal dalam ekonomi, seperti pedagang kaki lima, adalah efek luapan dari kapitalisme serta suatu hal yang jauh dari sentuhan pemerintah. Sektor ekonomi yang berbasis modal kecil ini tentu sulit mengembangkan usahanya, dikarenakan, keuntungan dan akumulasi modal, tetaplah pada pihak-pihak yang kuat. Misal, sewa properti untuk tempat usaha.

Sektor ekonomi mikro ini tentu tak akan bisa untuk menyewa tempat usaha, apalagi membangun. Keuntungan akan lari ke pemilik modal. Maka larilah mereka di jalan-jalan, mendirikan lapak-lapak dan bangunan liar untuk tempat usaha.

Pertumbuhan sektor ini, dapat meningkat 200 persen dari tahun ke tahun. Di Cilacap misalnya, dari beberapa pusat kegiatan sektor usaha kaki lima, di alun-alun, Bendungan, Lapangan Jati Persada, atau di setiap ruas jalan protokol, dipenuhi dengan pedagang kaki lima.

Dari segi estetika, ini tentu mengganggu upaya pembangunan. Misal, ketertiban umum, kebersihan, kesehatan dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya.

Dalam permasalah usaha ekonomi lemah ini, pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti swasta, kelompok pemilik modal, perbankan, dan lain-lain, belum sepenuhnya membantu. Mereka baru sedikit mengulurkan tangan dalam bidang permodalan, berupa kredit mikro, pinjaman tanpa agunan, atau bantuan secara cuma-cuma. Tetapi belum memberikan bantuan fasilitas infrastruktur, misal pembangunan tempat usaha dengan kredit murah atau bantuan dalam bentuk sewa yang rendah.

Di sini saya melihat peran lembaga keagaman penting untuk mendorong usaha mikro, sekaligus untuk membendung luapan kapitalisme yang dituduh bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Beberapa kali sebagai figur yang dituakan di masyarakat, membantu menjembatani atau sekedar merekomendasi jenis usaha kecil untuk mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga zakat, seperti Basma Pertamina atau Baznas Cilacap.

NU Care Lazisnu Cilacap juga mulai mengembangkan bantuan semacam ini. Namun tetap belum menuntaskan permasalahan usaha kecil ini dari permasalahan tempat usaha yang penting bagi masa depan bisnis mereka serta menjaga hasil pembangunan daerah dari aspek estetisnya.**

~ Artikel Pedagang Kaki Lima, Ekonomi Pancasila dan Luapan Kapitalisme ditulis oleh Taufik Imtikhani, Pojok Cilacap, 160421.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button