55 Saksi Diperiksa, Tak Ada yang Sebut SAR Perintahkan Iuran THR
SEMARANG, NUCOM —- Persidangan dugaan Pemerasan dan penerimaan lainnya dengan terdakwa Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman (SAR) dan mantan Sekda Sadmoko Danardono (SD) di Pengadilan Tipikor Semarang, capai total 55 Saksi diperiksa, Tak Ada yang menyebut SAR Perintahkan Iuran THR. Penagihan Rp35 Juta di Disdikbud Justru Jalan 4 Hari Setelah OTT KPK.
55 Saksi Diperiksa, Tak Sebut Iuran THR Perintah SAR
Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Rosana Irawati tersebut menghadirkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai saksi.
Hingga sidang Selasa (1/9/2026), sudah 55 saksi diperiksa, mengutip cilacap.update, Satu fakta mencuat dan menjadi sorotan, tidak ada satu pun saksi yang menyebut secara langsung bahwa SAR memerintahkan pengumpulan iuran THR Forkopimda.
Iuran Disdikbud Rp35 Juta, Ditagih 4 Hari Setelah OTT
Fakta itu terungkap dari keterangan dua pejabat Disdikbud Cilacap.
Budi Kuspriyanto, Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat Disdikbud, menyebut dinasnya mendapat bagian dengan target iuran Rp75 juta. Yang terkumpul Rp35 juta.
“Ditalangi dahulu oleh Pak Sekdin, nanti kabid dan kasi menyerahkan bagiannya ke sekdin,” ujar Budi.
Yang janggal: penagihan justru berlangsung setelah KPK melakukan OTT di Cilacap pada 13 Maret 2026.
Budi mengaku menyerahkan Rp2 juta kepada Sekretaris Dinas pada 17 Maret 2026. Empat hari setelah OTT.
Ratna Harminingsih, Kabid Pembinaan Pendidik Disdikbud, juga membenarkan adanya pertemuan dan penagihan pada 13 Maret 2026. Ia menyebut pemberian itu sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan. Saat itu ia mengaku belum mengetahui perkara OTT.
https://www.instagram.com/p/DcxjGyVGmc1/?igsi=MXI3NDRxbnIzMDNxMA==
Alur Perintah: Lewat Asisten, Bukan Langsung dari Bupati
Dari keterangan para saksi, pola pengumpulan iuran terlihat jelas: berjalan melalui struktur birokrasi di masing-masing OPD.
Di Disdikbud, arahan disebut berasal dari Asisten I melalui Kepala Dinas.
Di Dinas Pertanian, pengumpulan disebut dilakukan kepala dinas berdasarkan arahan Asisten II.
Adapun target Dinas Pertanian disebut Rp75 juta dan realisasinya juga Rp75 juta.
Saksi Amri Arafa dari Dinas Pertanian juga menguatkan pola yang sama.
Sementara saksi Agus dari BKSDM/BPSDMD Jateng menjelaskan mekanisme ASN di Cilacap sudah sesuai aturan.
Satu hal yang turut jadi perhatian, Bupati Cilacap Nonaktif SAR disebut telah menerbitkan Surat Edaran (SE) larangan gratifikasi tertanggal 5 Maret 2026. Terhitung delapan hari sebelum OTT KPK.
Dalam dakwaan jaksa, total uang yang diminta ke pimpinan OPD untuk kebutuhan THR mencapai Rp568 juta. Namun, hingga 55 saksi diperiksa, tidak muncul keterangan perintah langsung dari SAR.
“Bukan Berarti Tidak Bersalah, Tapi Fakta Ini Penting”
Majelis hakim yang dipimpin Rosana Irawati masih akan mendalami fakta ini. Keberadaan SE larangan gratifikasi, keterangan saksi, dan mekanisme birokrasi akan diuji bersama alat bukti lain.
Kendati belum adanya saksi yang menyebut perintah langsung bukan otomatis membuktikan tidak bersalah. Tapi ini bagian penting dari rangkaian pembuktian.
Baca juga: Sidang Tipikor Bupati Cilacap Nonaktif, Kuasa Hukum SAR Tegaskan Tidak Ada Instruksi Iuran THR
https://vt.tiktok.com/ZSVEn1Aru/
Agenda Berikutnya: Saksi Mahkota
Sidang akan dilanjutkan Jumat (4/9/2026) dengan agenda menghadirkan saksi mahkota. Keterangannya dinanti karena akan menjadi kunci untuk melihat konstruksi perkara dan posisi masing-masing pihak.
KPK sendiri mengamankan 27 orang saat OTT 13 Maret 2026, termasuk Syamsul dan Sekda Sadmoko. Keduanya kini didakwa dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Cilacap TA 2025-2026.
Apakah kesaksian 55 saksi dan fakta penagihan setelah OTT akan mengubah arah perkara? Jawabannya akan terbuka di persidangan lanjutan.***(IHA)
Baca juga: Sidang Tipikor, Bupati Nonaktif Cilacap SAR Bantah Tekan Pejabat Untuk Iuran THR, 10 Saksi Diperiksa
