Tafsir Atas Gagasan Pemerintahan NU Ala Gus Yahya
NU Cilacap Online – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyebut bahwa; “tidak semua warga NU harus dikaderisasi. Kaderisasi ini hanya kita buka untuk mereka yang berminat di dalam NU governance, dalam pemerintahan NU. Kalau (mau) terlibat, mari masuk jadi kader,” kata Gus Yahya.
Hal itu dikatakannya dalam Harlah ke-72 Fatayat NU bertajuk Bangkit Bersama, Berdaya Bersama di Gedung PBNU, Ahad (24/04/2022). Menjadi pembahasan yang patut dikupas bersama sebagai pengetahuan warga NU. Mengapa KH Yahya Cholil Staquf atau yang akbrab di sapa Gus Yahya berkata demikian? Mungkinkah di dalam organisasi Nahdatul Ulama sendiri sudah seperti Pemerintahan?
Tentu, bagaimana pun setiap organisasi sudah pasti ada penentu kebijakan atau aktivis-aktivis yang menjalankan sendi-sendi organisasi itu tetap berjalan baik; tidak terkecuali di dalam organisasi NU.
Maka dari itu istilah kaderisasi dalam organisasi; menjadi penting keberadaannya untuk menentukan seperti apa organisasi itu akan dijalankan dengan model visi dan misi yang akan dilaksanakan.
Dengan NU sendiri; seperti apakah model pemerintahannya yang mana tidak semua warga NU menurut Gus Yahya harus di kaderisasi? Lalu bagaimana gagasan pemerintahan NU itu sendiri dan bagaimana bentuk bentuk pemertintahan NU yang dimaksud oleh Gus Yahya?
Banom NU Saluran Kader
Bentuk bagaimana pemerintahan NU seperti apa yang dikatakan oleh Gus Yahya yakni melalui saluran kader-kader yang ada di dalam badan otonom NU. Sebab dari sana memunculkan orang-orang NU yang siap berkhidmah dalam “pemerintahan” NU.
Gus Yahya yang juga merupakan Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin Leteh, Rembang, itu juga menilai bahwa warga awam tidak perlu menjadi target kaderisasi.
Baca Juga:
Bahkan, menurutnya tidak boleh karena di dalam NU sendiri dalam kepemerintahan organisasinya berdasar kerelaan dan keikhlasan sama-sama nguri-uri NU oleh sebab itu tidak semua harus dikader di dalam pemerintahan NU; hanya orang-orang yang tertarik masuk menjadi kader pengurus NU yang mana tidak ada unsur pemaksaan.
“Karena kalau warga awam dikaderisasi, yang itu berarti dia diindoktrinasi dengan nilai-nilai khusus – yang untuk memperkuat ingrup – itu berbahaya. Itu bisa menjadi Nazi NU ini. Bisa Fasis ini,” menurut Gus Yahya.
Oleh sebab itu dalam pertimbangan kaderisasi yang bersifat demokratis di dalam kepengurusan NU sendiri, lantas bagaimanakan warga awan NU dapat terakomodir tanpa harus dikaderisasi untuk sama-sama menjalanakn NU sebagaimana organisasi keagamaan yang besar berhaluan Aswaja An-Nahdliyah?
Pola Kaderisasi Warga NU Awam
Seperti dikatakan oleh Gus Yahya bahwa siapa pun yang terlibat di dalam kepengurusan atau pemerintahan NU dan baik warga NU memang pola kaderisasinya tidak dapat disamakan bergantung pada minat masing-masing.
Jika orang NU yang memang mempunyai kesadaran tinggi berkhimad menjalankan organisasi itu tidak dapat ditawar secara otomastis masuk dalam jajaran pemerintahan NU melalui berbagai tingkatan kepengurusan di Banom atau badan otonom yang ada dalam NU.
Gus Yahya mengatakan ada banyak langkah untuk menyalurkan kaderisasi bagi warga awan di dalam NU yaitu melalui berbagai pengajian, mejelis taklim, madrasah dan pondok pesantren yang sudah ada di lingkungan Nahdatul Ulama.
Hal tersebut dilakukan sebagai penyaluran kader bagi orang awan di NU, untuk bagaimana amaliyah Aswaja An-Nahdliyah tetap dilakukan menjadi dasar dari ke islaman sesuai apa yang diyakini oleh paham organisasi Nahdatul Ulama.
Oleh sebab itu memaknai makna dari kaderisasi dalam lingkungan organisasi Nahdaul Ulama dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sudah seharusnya memang di kalsifikasikan posisi dan segmentasi fungsi sebagaimana tujuan berorganisasi itu supaya “organisasi” dapat berjalan dengan baik.
Selayaknya sebuah Negara, harus ada rakyat, wakil rakyat yang menyuarakan pendapat ke pemerintah; juga ada aparatur Negara yang melaksanakan jalannya pemerintahan.
Mungkin kaderisasi di organisasi sebesar Nahdatul Ulama yang mengayomi seluruh warga NU juga harus mengarah pada hal tersebut; demi terciptanya roda organisasi yang baik dan berjalan sebagaimana mestinya berorganisasi. [Toto Priyono]
