Inilah Harga Sebuah THR, Sekda dan Bupati Cilacap Nonaktif Sama-Sama Divonis: SD 4 Tahun Denda Rp 200 Juta, SAR 5 Tahun Denda Rp 250 Juta

SEMARANG, NUCOM – Ruang sidang Pengadilan Tipikor Semarang siang itu mendadak sunyi. Hanya suara Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati yang terdengar tegas, membacakan nasib dua orang yang dulu menjadi simbol tertinggi pemerintahan Cilacap. Harga Sebuah THR, Sekda dan Bupati Cilacap Nonaktif Sama-Sama Divonis: SD 4 Tahun Denda Rp 200 Juta, SAR 5 Tahun Denda Rp 250 Juta

Vonis Hakim

Pertama, mantan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono (SD). Lalu Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman (SAR).

Keduanya dinyatakan bersalah dalam perkara yang sama yakni dugaan korupsi pengumpulan uang Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Forkopimda Cilacap. Selasa, (10/11/2026).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadmoko Danardono berupa pidana penjara selama 4 tahun,” kata hakim.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Auliya Rachman berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 250 juta,” lanjut hakim dalam sidang terpisah di hari yang sama.

SD diwajibkan membayar denda Rp 200 juta. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 80 hari. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani keduanya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terbukti Bersama-Sama

Poin kunci dari putusan ini ditegaskan majelis hakim. SD terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan SAR.

Artinya, hakim tidak melihat pengumpulan THR itu sebagai perbuatan sendiri-sendiri.

Ini adalah perbuatan bersama, yang dilakukan dalam satu rangkaian kehendak dan kerja sama antara Sekda dan Bupati.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yang Memberatkan dan Yang Meringankan

Hakim tidak menutup mata pada dua sisi. Di satu sisi, keduanya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sebagai Sekda dan Bupati, sebagai orang nomor satu di birokrasi dan pemerintahan Cilacap, mereka seharusnya memberi contoh yang baik dan menjadi panutan. Itu yang memberatkannya.

Di sisi lain, hakim mencatat sikap Sadmoko yang justru membuat vonisnya lebih ringan satu tahun dari SAR.

Menurut hakim terdakwa, sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, berterus terang, dan SD sendiri bersedia menjadi saksi mahkota yang membuka terang perkara ini.

Pengakuan itu yang mungkin menyelamatkan banyak hal, tapi tidak bisa menghapus perbuatannya.

Tangis di Luar Palu

Begitu palu diketuk, ruang sidang berubah menjadi ruang haru.

Keluarga SD langsung menangis, memeluknya erat-erat. Pelukan yang terasa seperti pelukan perpisahan yang panjang. SD yang masih mengenakan kemeja batiknya, sesaat kemudian harus kembali mengenakan rompi oranye dan borgol tahanan KPK untuk kembali ke sel.

Suasana yang sama juga menyelimuti keluarga SAR. Tak ada lagi jabatan, tak ada lagi protokoler. Yang tersisa hanya seorang pribadi ayah, seorang suami, yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan keluarga.

SAR Pikir-pikir Banding

Adapun banding atau tidak, menurut keterangan puhak SAR masih pikir-pikir walau diberi waktu dalam 7 hari.

Di situlah cerita ini menjadi mengena. Di balik berkas perkara setebal ratusan halaman dan pasal-pasal yang kaku, ada dua abdi negara yang kariernya berakhir, dan dua keluarga yang harus belajar ikhlas menerima kenyataan.

THR yang dulu mungkin dianggap sebagai “kebiasaan” dan “tradisi” birokrasi, hari ini terbukti berharga mahal: 5 tahun dan 4 tahun tanpa kebebasan, pun denda ratusan juta, dan bahkan nama baik yang runtuh.

Putusan ini menjadi pengingat keras bagi semua pejabat, tidak ada tradisi yang bisa membenarkan pungutan, sekecil apa pun, jika itu melanggar hukum.

Dan kejujuran, meski datang terlambat, tetap dihargai hakim, meski tidak menghapus hukuman.***(IHA)

Baca juga: Bacakan Pledoi, Bupati Cilacap Nonaktif SAR Ungkap Istri Selalu Tanya Asal-usul Uang