PBNU Dapat Hak Konsesi Tambang 26 Ribu Hektar
NU CILACAP ONLINE – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat bagian 26 ribu hektare konsesi tambang batu bara dari pemerintah.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyampaikan hal itu kepada wartawan usai memenuhi panggilan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2024) kemarin.
Sekretaris Jendral PBNU Saifullah Yusuf dan Gufdan Arif turut membersamai pertemuan Gus Yahya dengan Presiden Jokowi.
Gedung Istana Kepresidenan Jakarta itu pun menjadi saksi sejarah baru bagi PBNU. Pada gedung tua yang merupakan bangunan kolonial tahun 1796 itu Gus Yahya menyatakan kesiapan PBNU untuk mengelola usaha pertambangan pemberian Pemerintah.
“PBNU telah menerima konsesi tambang batu bara seluas 26.000 hektare lokasinya sekitar Sangatta, Kalimantan Timur. Lahan tambang ini sebelumnya merupakan bekas perusahaan Kaltim Prima Coal (KPC) PT Bumi Resources Tbk yang merupakan anak usaha dari Grup Bakrie.” Akunya.
Gus Yahya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi atas pemberian konsesi tambang tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas pemberian konsesi ini dan penerbitan IUP. Kami siap untuk memulai usaha pertambangan pada lokasi yang telah ditetapkan,” katanya.
Gus Yahya menargetkan eksplorasi lahan tambang rencananya akan mulai pada Januari 2025, setelah izin usaha pertambangan (IUP) resmi terbit.
“Setelah IUP keluar terbit nanti, kami akan memulai aktivitas. Mudah-mudahan Januari 2025 kami sudah bisa bekerja. IUP sudah siap dan legal,” terangnya.
Badan Atau Organisasi Khusus Usaha Tambang
Namun, Gus Yahya mengaku hingga kini PBNU belum menyusun struktur badan atau organisasi khusus untuk perusahaan yang nantinya akan mengelola tambang tersebut.
“Kami belum menyusun struktur lengkap untuk perusahaan ini. Informasi lebih lanjut akan diumumkan pada waktunya,” pungkasnya.
Adapun hilirisasi dan aspek teknis lainnya masih dalam koordinasi, termasuk jaringan bisnis yang terkait.
“Kami belum sampai ke hal teknis hilirisasi. IUP kan belum resmi dan tandatangani. Yang jelas setelah ini kami pastikan koordinasi dengan jaringan bisnis yang terkait untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” lanjut Gus Yahya.
Selain soal konsesi tambang Gus Yahya lebih lanjut mengutarakan bahwasanya PBNU akan membangun kantor di sekitar Ibu Kota Negara (IKN).
“Selain itu, kami sampaikan bahwasanya akan membangun juga fasilitas pendidikan, dan keagamaan di sana,” terangnya.
Adapun hak istimewa konsesi atas usaha pertambangan batu bara seluas 26 ribu hektare pemberian pemerintah pada PBNU tersebut luasnya dua kali lipat lebih dari Pulau Nusa Kambangan Cilacap yang memiliki luas 12 ribu hektare. (IHA)
