Meneguhkan Dakwah NU di Tambakberas

NU CILACAP ONLINE – Di Tambakberas, tanah yang dulu diinjak Kiai Wahab Chasbullah saat merintis pesantren sekaligus mengawal pergerakan kemerdekaan, panggung-panggung mulai berdiri menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, 27 sampai 31 Agustus 2026 ini. Kabel jaringan digelar berdampingan dengan tikar pengajian. Layar lebar berdiri tak jauh dari bilik santri yang usianya sudah lebih dari seabad. Ribuan muktamirin akan datang membawa satu pertanyaan besar, yaitu ke arah mana Nahdlatul Ulama melangkah setelah seratus tahun mengabdi kepada umat dan bangsa.

Muktamar ini berlangsung di titik sejarah yang tidak biasa. Peta geopolitik dunia bergeser cepat, revolusi kecerdasan buatan mengubah cara manusia berpikir dan bekerja, krisis iklim kian nyata, polarisasi identitas menguat di mana-mana, dan otoritas keagamaan yang dulu bertumpu pada majelis serta podium kini ikut berpindah ke layar telepon pintar. Tantangan dakwah NU hari ini jauh lebih rumit dibanding saat organisasi ini lahir pada 1926. Dulu musuh bersamanya bernama kolonialisme dan keterbelakangan pendidikan. Kini wajahnya berganti rupa, menjadi fragmentasi informasi, ekstremisme digital, krisis otoritas keilmuan, dan renggangnya ikatan sosial akibat algoritma media sosial.

Karena itu Muktamar 2026 tidak boleh dipahami sekadar mekanisme memilih pucuk pimpinan baru. Ia mesti menjadi ruang meneguhkan kembali arah dakwah NU, berpijak pada pondasi Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari sekaligus metode kontekstualisasi yang diwariskan KH. Abdurrahman Wahid. Visinya tidak boleh berubah secara ideologis, tapi wajib terus berkembang secara metodologis. Baca Muktamar Ke-33 NU 2015 di Empat Pesantren di Jombang

Dalam Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, Hadratussyaikh merumuskan tiga pijakan yang tetap relevan hingga kini. Pertama, al-ittihad, persatuan, sebab kelemahan umat bukan semata soal ekonomi atau politik, melainkan akibat tercerai-berainya persaudaraan, gaung yang terasa lagi hari ini di tengah polarisasi dan fragmentasi ruang digital. Kedua, ilmu sebagai inti dakwah, sebab dakwah bukan sekadar kepandaian berbicara, melainkan buah dari sanad atau mata rantai keilmuan dan pembentukan karakter panjang, prinsip yang kian penting ketika media sosial membiarkan siapa saja bicara atas nama agama tanpa kedalaman ilmu. Ketiga, dakwah yang tidak pernah lepas dari tanggung jawab kebangsaan, sebagaimana ditunjukkan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Baca juga Tok Tok Sah! Muktamar NU Ke-35 Digelar Di Tambak Beras Jombang

Gus Dur melanjutkan pondasi itu lewat Pribumisasi Islam, salah satu sumbangan intelektual terbesarnya, ialah gagasan yang menolak dikotomi antara agama dan budaya. Islam memiliki prinsip universal yang tetap, tapi ekspresi sosialnya bisa beradaptasi dengan kebudayaan lokal selama tak berbenturan dengan pokok ajaran. Dakwah, dengan begitu, hadir bukan untuk menghapus tradisi, melainkan memurnikan sekaligus memperkaya kebudayaan masyarakat. Dari sinilah lahir karakter dakwah NU yang inklusif dan dialogis, berpijak pada prinsip memuliakan manusia, takrim al-insan, seraya menolak, baik konservatisme yang menutup diri maupun liberalisme yang melepaskan diri dari tradisi.

Modal NU untuk melanjutkan visi ini sesungguhnya besar. Jaringan ribuan pesantren, masjid, madrasah, dan rumah sakitnya adalah infrastruktur dakwah terbesar di negeri ini, ditambah posisi tawar sebagai representasi Islam moderat di panggung dunia dan bonus demografi generasi muda yang haus rujukan keagamaan otoritatif sekaligus relevan. Dan setiap modal itu berbayang tantangan. Algoritma media sosial tidak membedakan ulama bersanad dengan pemengaruh (influencer) yang hanya bermodal jumlah pengikut. Narasi provokatif lebih mudah menyita perhatian dibanding dakwah yang argumentatif dan moderat, dan generasi muda menuntut dialog, bukan indoktrinasi, juga menghendaki argumentasi, bukan otoritas yang dipaksakan.

Bertolak dari sana, arah strategis Muktamar 2026 sudah cukup jelas. Yaitu memperkuat otoritas keilmuan pesantren sebagai pusat produksi pengetahuan Islam, membangun ekosistem dakwah digital yang profesional dan berbasis riset, memperkuat dakwah pemberdayaan lewat pendidikan dan ekonomi umat, serta mencetak kaderisasi ulama yang menguasai kitab turats sekaligus melek teknologi dan kebijakan publik. Tak kalah penting, diplomasi Islam Nusantara mesti diperluas hingga ke seluruh penjuru dunia, membawa wajah Islam rahmatan lil alamin lewat mimbar-mimbar dan komunitas diaspora di berbagai negara, sebagai kontribusi NU bagi perdamaian dunia, dialog antar agama, dan penyelesaian konflik kemanusiaan.

Semua ini selaras dengan Visi NU Digdaya 2050 yang baru disahkan, tegaknya Islam Ahlussunnah wal Jamaah, terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan bangsa, serta terciptanya rahmat bagi semesta lewat kepemimpinan jam’iyah yang mandiri, terpercaya, dan bermartabat. Untuk sampai ke sana, kepemimpinan NU ke depan harus berubah, dari organisasi yang mengandalkan jumlah massa menjadi institusi modern yang digerakkan oleh sistem, data, dan kemandirian yang kuat.

Sejarah sudah membuktikan NU bertahan justru karena adaptif, menjaga keseimbangan antara kesinambungan tradisi dan keberanian melakukan pembaruan, sebagaimana diletakkan Hadratussyaikh dan ulama-ulama pendahulu lewat persatuan, keilmuan, dan tanggung jawab kebangsaan. Maka visi dakwah yang lahir dari Muktamar 2026 seyogianya tidak dipahami sebagai perubahan arah organisasi semata, melainkan peneguhan kembali identitas NU sebagai gerakan dakwah yang berpijak pada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus responsif terhadap zamannya.

Dakwah NU, dengan begitu, tidak hanya menjaga warisan para ulama belaka, tapi juga menyiapkan pondasi bagi masa depan Islam Indonesia dan memberikan sumbangsihnya bagi peradaban dunia yang lebih baik.
Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Penulis adalah Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU dan Ketua Yayasan Ma’hadul Islam Mardhotillah Jakarta Timur.