Lakpesdam Cilacap Luncurkan P2MI-BK Menuju Desa Migran Aman
NU CILACAP ONLINE – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Cilacap bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap meluncurkan forum multi stake holder Program Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas (P2MI-BK). Hal sebagai upaya mendorong perlindungan dan mitigasi resiko Pekerja Migran Indonesia.
Acara kick off berlangsung di Ruang Gadri, Rumah Dinas Bupati Cilacap, Rabu (4/11/2025), dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan komunitas pekerja migran.
Hadir di tengah-tengah acara, Wakil Sekretaris Lakpesdam PBNU, Muhammad Nur Khoiron, menyampaikan bahwa Lakpesdam merupakan lembaga yang memiliki sejarah panjang dalam tubuh Nahdlatul Ulama.
Didirikan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), lembaga ini sejak awal dikenal sebagai organisasi non-pemerintah yang berperan menjadi penyeimbang kebijakan negara, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru.
Khoiron menjelaskan, peran tersebut kini diwujudkan dalam bentuk advokasi dan penguatan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI), yang jumlahnya termasuk terbesar di dunia.
“Tenaga kerja kita tersebar di berbagai negara seperti Hong Kong, Taiwan, hingga Arab Saudi. Namun, dari berbagai kasus yang muncul, Arab Saudi menjadi negara dengan tingkat permasalahan hukum paling tinggi bagi pekerja migran Indonesia,” ungkapnya.
Melalui program P2MI-BK, Lakpesdam ingin memastikan keterlibatan masyarakat sipil dalam mendampingi para calon pekerja migran, terutama di daerah-daerah pengirim seperti Cilacap.
“Kita ingin melakukan mitigasi sejak dini memetakan potensi masalah, menyiapkan langkah antisipasi, dan memastikan mereka mendapat perlindungan dari negara,” tegas Khoiron.
Ia menambahkan, kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional sangat besar, sehingga perlindungan terhadap mereka harus menjadi perhatian utama.
“Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam merancang desain kebijakan yang komprehensif, yang nantinya akan kami sampaikan kepada Presiden sebagai bentuk upaya kolektif dalam melindungi saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri,” ujarnya. Baca juga Penguatan Kapasitas Pendampingan Hak Buruh
Tantangan Kita Adalah Lapangan Kerja di Daerah
Sementara itu, Bupati Cilacap dalam sambutannya menegaskan bahwa Cilacap merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah pekerja migran tertinggi di Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi karakter industri lokal yang padat modal, di mana banyak tenaga kerja dibutuhkan di awal proyek, namun berkurang setelah masa operasi.
“Ini menjadi tantangan kita di Cilacap. Banyak warga yang akhirnya memilih bekerja ke luar negeri karena lapangan kerja di daerah belum mencukupi,” ujarnya.
Ia menyoroti fenomena ‘Kampung Sultan’ di Cilacap, wilayah yang dihuni keluarga pekerja migran, di mana banyak rumah kosong karena ditinggal pemiliknya bekerja di luar negeri.
“Bahkan sebagian masih menerima bantuan sosial seperti PKH. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan mereka belum sepenuhnya meningkat,” kata Bupati.
Bupati menyambut baik pelaksanaan Program Penguatan P2MI-BK karena dinilai akan membawa perubahan positif.
“Harapannya, para pekerja migran yang kembali ke tanah air bisa membuka usaha produktif dan menyerap tenaga kerja di lingkungannya, bukan malah terjebak dalam praktik perdagangan orang. Kami ingin para purna PMI menjadi penggerak ekonomi lokal,” tegasnya.
Menurutnya, tingginya angka pekerja migran di satu sisi memberikan sumbangan ekonomi besar bagi daerah, namun di sisi lain menjadi catatan bahwa Cilacap masih perlu memperluas kesempatan kerja di dalam negeri.
“Program ini adalah momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan serta pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia,” pungkasnya.
Dalam kegiatan ini, peserta membahas berbagai latar belakang dan permasalahan yang dialami para pekerja migran, Nantinya upaya edukasi dan perlindungan pekerja migran akan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah desa. Adapun lokus awal program ini akan diterapkan di Desa Glempang Pasir (Adipala), Desa Sidaurip (Binangun), dan Desa Bojongsari (Kedungreja) (Naeli Rokhmah)
