GP Ansor Cilacap Gelar Pelatihan Migrasi Aman di Desa Jangrana
NUCOM – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Cilacap menggelar Pelatihan Migrasi Aman dan Pelindungan Pekerja Migran di Masjid Baitussolihin, Desa Jangrana, Kecamatan Kesugihan, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah edukatif untuk membendung risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sekaligus memperkuat sistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari tingkat desa.
Sedikitnya 42 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari unsur badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) dan masyarakat Desa Jangrana.
Peserta antara lain terdiri atas anggota GP Ansor, Muslimat NU, Fatayat NU, serta warga setempat. Kepala Desa Jangrana H. Towil Al Baha juga hadir bersama jajaran Pengurus PAC GP Ansor Kesugihan dan Pengurus PC GP Ansor Cilacap.
Ketua PC GP Ansor Cilacap Ahmad Fajri Nida menjadi narasumber utama dalam pelatihan tersebut. Ia selama ini aktif dalam kegiatan sosial, termasuk isu pelindungan pekerja migran di Kabupaten Cilacap.
Dalam setahun terakhir, Fajri juga terlibat dalam tim pelaksana program Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas.
Program tersebut digagas Lakpesdam PBNU bekerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), lembaga kerja sama internasional asal Jerman.
Baca Juga:
Tiga Hal Krusial dalam Sistem Perlindungan Pekerja Migran
Gandeng LKTS, Fatayat NU Cilacap Gelar FGD Desa Siaga TPPO
Dalam pemaparannya, Fajri menekankan pentingnya pemahaman migrasi aman bagi masyarakat. Ia juga mengajak warga memanfaatkan teknologi digital untuk menghindari penipuan terkait proses keberangkatan bekerja ke luar negeri.
“Melalui pelatihan ini, kami mengusung empat misi utama: mengkampanyekan migrasi aman, mengenalkan SISKO2PMI sebagai sistem digital validasi data keberangkatan secara mandiri, mengedukasi warga terkait pencegahan TPPO, serta memetakan potensi organisasi kepemudaan untuk membangun sistem pelindungan di level desa,” jelas Ahmad Fajri Nida.
Menurut Fajri, pemahaman mengenai prosedur migrasi menjadi salah satu bekal penting bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri. Masyarakat perlu memastikan proses keberangkatan berlangsung melalui jalur resmi.
Selain memberikan pemahaman tentang migrasi aman, pelatihan juga memperkenalkan SISKO2PMI kepada peserta. Sistem tersebut dapat membantu calon pekerja migran melakukan validasi data keberangkatan secara mandiri.
Fajri mengatakan kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) XI GP Ansor.
Melalui RTL tersebut, peserta diharapkan mampu menghadirkan program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Pelatihan di Desa Jangrana menjadi salah satu bentuk penerapan gagasan tersebut di tingkat komunitas.
Kepala Desa Jangrana H. Towil Al Baha mengapresiasi inisiatif GP Ansor Cilacap yang memberikan edukasi kepada masyarakat desanya.
“Pemerintah Desa Jangrana sangat menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan ini. Edukasi pencegahan TPPO dan migrasi aman sangat krusial bagi warga kami,” ujar Towil.
Ia menilai pengenalan sistem digital SISKO2PMI dapat membantu warga memahami pentingnya prosedur resmi ketika hendak bekerja di luar negeri.
“Dengan adanya pemahaman ini serta pengenalan sistem digital SISKO2PMI, warga yang berniat bekerja ke luar negeri dapat menempuh prosedur resmi yang terjamin keamanan dan hukumnya,” lanjutnya.
Towil juga berharap kolaborasi pemerintah desa, organisasi kepemudaan, dan badan otonom NU dapat terus berjalan. Sinergi tersebut, menurutnya, penting untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat.
Ia berharap Desa Jangrana memiliki sistem deteksi dini yang mampu membantu melindungi warga dari berbagai risiko perdagangan orang. Edukasi secara berkelanjutan juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat mengenai migrasi aman.
Kegiatan ini sekaligus menunjukkan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam membangun pelindungan pekerja migran berbasis komunitas. Dengan melibatkan unsur desa dan organisasi masyarakat, upaya pencegahan TPPO dapat dilakukan lebih dekat dengan warga. (AFN)
