Mendagri Tito Karnavian: Sepanjang 2025 Tercatat Sebanyak 2.726 Bencana Indonesia
MAJENANG, NU Cilacap Online – Sepanjang 2025, berdasarkan peta sebaran bencana Badan Nasional Pengagulangan Bencana (BNPB) tercatat sebanyak 2.726 kejadian bencana terjadi di Indonesia. Demikian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan usai dirinya pimpin apel pada kegiatan Operasi SAR longsor Cibeunying, Majenang, Cilacap. Rabu, (19/11/2025).
Mendagri Tito menjelaskan sebanyak 2.726 kejadian bencana terjadi di Indonesia, berdampak sebanyak 33.984 unit rumah rusak, 623 fasilitas umum terdampak, serta 293 kantor dan jembatan mengalami kerusakan.
“Kejadian bencana terjadi di Indonesia pada 2025 mayoritas di wilayah selatan,” akunya.
Dia menekankan perlunya Pemda, khususnya di Jawa bagian selatan yang memiliki populasi besar, untuk segera memetakan titik-titik rawan longsor dan banjir serta menyusun skenario mitigasi.
“Belajar dari bencana di Cilacap dan Banjarnegara, setiap kepala daerah harus melakukan mitigasi kebencanaan dengan menginventarisasi titik rawan longsor dan banjir akibat curah hujan tinggi, lalu segera melakukan langkah mitigasi. Termasuk penguatan di wilayah yang rawan longsor,” ujarnya.
Mitigasi yang dimaksud meliputi penguatan struktur wilayah rawan longsor, perbaikan ruas jalan yang rentan amblas, hingga penanganan sementara untuk mengurangi dampak bencana.
“Sepanjang 2025, bencana hidrometeorologi juga menyebabkan 377 korban meninggal dunia dan 38 orang hilang,” tambahnya.
Kunjungan Mendagri Tito guna mengecek kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem di tengah meningkatnya kejadian bencana di wilayah selatan Indonesia.
Peristiwa bencana alam yang terjadi di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pada Kamis (13/11), menewaskan 21 orang dengan perincian 18 orang tewas dan sisanya 5 masih dalam pencarian. Kemudian menyusul bencana Longsor yang melanda Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara pada Minggu (16/11), dengan 27 warga dilaporkan hilang.
Sementara itu, Kapusdatin BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa meskipun daerah sudah mengetahui titik rawannya, tantangan utamanya adalah mempercepat aksi mitigasi.
“BNPB siap memberikan dukungan berupa personel, pompa, dan sarana pendukung lainnya, dengan syarat daerah menetapkan status siaga darurat sebagai dasar penyaluran bantuan,” akunya.
Dia menambahkan adapun kunjungan Mendagri kali ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Mendagri untuk mengoordinasikan langkah antisipasi bencana bersama pemerintah daerah (Pemda).
“Ini instruksi Presiden melalui Mendagri. Kepala daerah harus menginventarisasi potensi titik bencana hidrologis dan menggelar apel kesiagaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Besok saya pimpin langsung di Cilacap,” tegasnya saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana bersama BNPB, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (18/11/2025) kemarin. (IHA)
