KPPI Cilacap Gelar Pendidikan Politik dan Rakercab

NU CILACAP ONLINE –  Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politisi Indonesia (DPC KPPI) Kabupaten Cilacap menggelar kegiatan Pendidikan Politik serta Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Gedung PC Muslimat NU Cilacap, Ahad (11/10/2026). Kegiatan ini menjadimbah wadah konsolidasi lintas partai politik guna menyuarakan hak-hak, pemberdayaan, serta peningkatan keterwakilan perempuan di ranah publik dan legislatif.

Dalam forum yang mengusung semangat kebersamaan tersebut, Anggota DPRD Jawa Tengah, Siti Rosidah, menegaskan pentingnya mengawal keterwakilan perempuan secara optimal. Menurutnya, pemenuhan kuota keterwakilan 30 persen perempuan di ranah politik harus dibarengi dengan hadirnya figur-figur yang cerdas dan berintegritas.

“Keterwakilan 30 persen perempuan kita perjuangkan tidak hanya sebagai calon saja, tetapi sebagai legislator hebat dan cerdas yang siap mengawal aspirasi masyarakat,” ujar Siti Rosidah. Ia mengimbau seluruh kader perempuan untuk menyatukan visi demi keberpihakan terhadap isu kesehatan, hak reproduksi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

KPPI Menolak Keras Kekerasan dan Bullying

Sementara itu, Ketua DPC KPPI Kabupaten Cilacap, Purwati, menegaskan keberadaan KPPI memiliki tujuan utama untuk menyerap aspirasi kaum perempuan serta mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di berbagai tingkatan.

Purwati juga menyampaikan sikap tegas KPPI terhadap berbagai bentuk kekerasan. Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik berupa kekerasan seksual maupun aksi perundungan (bullying), merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“KPPI menolak keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak karena itu melanggar HAM. Untuk itu, KPPI berkomitmen turun langsung bersosialisasi ke tengah masyarakat hingga tingkat warga guna memberikan edukasi dan pencegahan,” tegas Purwati.

Guna merespons kondisi darurat kekerasan tersebut, KPPI Cilacap juga terus mendorong optimalisasi regulasi daerah yang ada, seperti Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak dan Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender, agar benar-benar terimplementasi dengan baik di tingkat bawah. Baca juga PW Fatayat NU Jateng Deklarasikan Tolak Kekerasan Perempuan dan Anak

Dorong Perempuan Berdaya

Purwati menambahkan bahwa program kerja yang dirancang KPPI berorientasi pada aksi nyata (real program). Ia menekankan bahwa tanggung jawab perempuan hari ini tidak hanya terbatas di dalam rumah tangga, melainkan juga bagaimana bisa berdaya guna dan mengukir karir tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan.

“Tujuan kita adalah agar perempuan berdaya dan anak-anak terlindungi. Dengan begitu, perempuan di Cilacap bisa menjadi sosok yang mandiri dan berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” lanjutnya.

Lebih jauh, KPPI Cilacap berharap kehadiran organisasi ini dapat membawa manfaat luas bagi masyarakat secara umum. Beberapa fokus utama yang akan terus didorong antara lain:

Peningkatan Kualitas Pendidikan & Ekonomi: Menguatkan kemandirian finansial dan kapasitas pendidikan dalam keluarga.

Penguatan Sisi Relijius: Tetap berlandaskan nilai-nilai ketakwaan dan senantiasa beribadah kepada Allah SWT (kun Allah) dalam setiap langkah perjuangan.

Saat ini, dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Cilacap, telah ada 12 legislator perempuan. Purwati optimistis keterwakilan ini, ditambah penguatan alokasi APBD yang pro-perempuan dan anak, akan membawa perubahan nyata bagi keberdayaan masyarakat Cilacap.

Acara penutupan diakhiri dengan semangat kebersamaan melalui yel-yel kebanggaan: “Perempuan Cilacap: Siap, Tangguh, Mandiri, Maju untuk Bangsa!”