1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 83 huruf b UU No. 7 / 2013 Tentang ORMAS, disebutkan bahwa Ormas yang sudah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 No 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, yang BERDIRI SEBELUM PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI dan konsisten mempertahankan NKRI, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, TIDAK PERLU MELAKUKAN PENDAFTARAN sesuai ketentuan UU ini;
2. Mengingat Pertimbangan Tersebut, maka Organisasi Nahdlatul Ulama SEBAGAI BADAN HUKUM TIDAK PERLU MENDAFTARKAN ULANG kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BEGITU JUGA BADAN OTONOM yang berada di bawah Organisasi NU; dan dapat diberikan DANA HIBAH sesuai dg ketentuan perundang-undangan. Keterangan tersebut berdasarkan SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor 450.7/1003/POLPUM, tanggal 10 Maret 2016
3. SURAT KEPUTUSAN PBNU Nomor: 45/A.II.04/02/2016 Tentang Penulisan NAMA BADAN HUKUM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA DI DALAM BUKU SERTIPIKAT tanggal 4 Februari 2016, menyatakan: Pertama: Penulisan Nama Perkumpulan Badan Hukum Nahdlatul Ulama di dalam Buku Sertipikat Wakaf maupun Hak Milik Nahdlatul Ulama adalah: PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA. Kedua: Penulisan di dalam buku Sertifikat Wakaf yang diterima oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama agar TIDAK MENCANTUMKAN NAMA-NAMA PENGURUS yang mewakili dan/atau bertindak atas nama Nahdlatul Ulama

Rekomendasi Muskercab NU 2 Tahun 2017

1. Seluruh dokumen yang berhubungan dengan BADAN HUKUM NU yang digunakan oleh Organisasi NU, Lembaga dan Banom dari tingkat PCNU, MWCNU, Ranting NU, hingga Anak Ranting NU di lingkungan PCNU Cilacap untuk keperluan legal-formal, peruntukannya HARUS SEPENGETAHUAN PCNU Cilacap
2. Kepada PCNU Cilacap melalui LPBHNU dan Lembaga NU terkait, untuk menyelenggara-kan kegiatan khusus terkait dengan “Membedah Permasalahan NU Sebagai Badan Hukum” dengan menghadirkan PAKAR HUKUM yang representatif dan professional.
3. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pengurus NU, Lembaga dan Badan Otonom untuk tujuan tercapainya pemahaman yang sama dan melahirkan langkah strategis serta sinergis atas konsekuensi-konseuensi positif yang ditimbulkannya untuk penguatan kelembaga-an dan keberlangsungan organisasi.