Menag; Hilangkan Praktek Korupsi Di Lingkungan Kemenag
NU CILACAP ONLINE – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan praktik korupsi dalam semua proses penyelenggaran program Kementerian Agama.
Pesan Menag ini ditegaskan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama tahun 2023 di Surabaya pada hari sabtu (4/2/2023).
“Saya minta kita semua berkomitmen untuk hilangkan praktik korupsi di Kemenag. Jangan ada fraud dalam pengadaan barang/jasa. Jangan ada praktek transaksional dalam promosi, rotasi dan mutasi jabatan,” tegas Gus Men, panggilan akrabnya.
Hadir di acara Rakernas wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi. Rakernas diikuti seluruh jajaran eselon I dan II, pusat dan daerah. Hadir juga para pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).
Bergabung secara daring dalam Rakernas yang berlangsung dua hari tersebut, para Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia termasuk Kankemenag Cilacap H Imam Tobroni yang mengikuti rapat via daring.
Surat Edaran Larangan Praktek Korupsi
Lebih lanjut Menag mengimbau kepada Pimpinan Satuan Kerja (Satker) agar membuat surat edaran larangan praktik korupsi di lingkungan kerja maupun lembaga pendidikan. Menurutnya, upaya menghilangkan praktik korupsi, bahkan harus dimulai dari hal sederhana.
“Misalnya tidak menitip absen atau mewakilkan mengisi absensi, tidak mencontek dalam ujian bagi siswa dan mahasiswa, tidak menerima atau memberi gratifikasi, dan lainnya,” sambung Menag.
Ditegaskan Menag, turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022, dari 38 menjadi 34, harus menjadi perhatian bersama. Semua jajaran Kemenag harus ikut berkontribusi dalam praktik baik birokrasi sehingga budaya korupsi semakin terkikis, dan hilang.
Selain itu, lanjut Gus Men, seluruh jajaran Kemenag juga harus dapat memberikan respon cepat, jelas, detail, serta tepat atas semua isu dan masalah keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Respon cepat dari kita sangat penting. Selain dapat menenangkan publik, juga merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat,” tegasnya.
“Jajaran Kemenag harus terlibat secara intensif dalam upaya menjernihkan setiap isu krusial di masyarakat. Ini dilakukan melalui penjelasan yang efektif dan edukatif, baik secara langsung maupun melalui konten publikasi di media konvensional maupun digital,” Imbuhnya.
Program Layanan Prima Kemenag
Berkenaan dengan transformasi digital, Gus Men minta agar dilakukan percepatan implementasi. Kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data harus di tingkatkan kualitas implementasinya sehingga pelayanan prima pemerintah, khususnya Kemenag dapat segera dirasakan masyarakat.
Baca juga
- Fatayat NU : Pemberantasan Korupsi Jadi Prioritas
- Rekomendasi Munas Alim Ulama dan KONBES NU Tahun 2012
Menag mencontohkan, target sertifikasi halal hinga mencapai 10 juta pada 2024 bukanlah hal mudah. Sehingga, perlu upaya persiapaan dari bawah agar bisa terlaksana. Digitalisasi layanan sertifikasi halal menjadi kunci.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar terus fokus untuk Kerahkan sumber daya pada upaya digitalisasi dan percepatan pencapaian target ini.
“Sementara ini batasi perjalanan luar negeri dan pastikan pelaku UMK terafirmasi oleh Sertifikat Halal Gratis (Sehati) untuk UMK dari Kementerian Agama,” ujarnya.
“Saya minta setidaknya perbulan ada pergerakan minimal 100 ribu proses sertifikasi halal. Ini coba dipikirkan caranya. Saya mendorong agar setiap produk makanan di kantin-kantin madrasah, PTKIN, kantor, dan lainnya bersertifikat halal,” tuturnya.
Mengutip dari akun facebook Kemenag Cilacap, menyongsong tahun politik Menag berpesan agar seluruh jajarannya ikut berupaya dalam mencegah politisasi agama di rumah ibadah dan lingkungan masyarakat.
Menjadi tugas ASN Kemenag untuk memastikan kerukunan umat tetap terjaga baik di tahun politik. Untuk itu, Menag mendeklarasikan Tahun 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama.
