Konferensi MWCNU, Pengertian, Ketentuan, Agenda, Mekanisme

NU CILACAP ONLINE – Konferensi MWCNU di lingkungan organisani atau perkumpulan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (NU) di tingkat kecamatan memiliki pengertian, agenda, ketentuan dan mekanisme sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD ART), Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama (Perkum NU) dan Peraturan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

Pengertian Konferensi

Secara umum, konferensi berarti rapat ataupun pertemuan untuk berunding, bertukar pendapat tentang sesuatu permasalahan yang dialami bersama dengan metode musyawarah untuk mufakat.

Singkatnya, konferensi adalah pertemuan beberapa orang yang telah ditetapkan dalam wadah yang sama untuk mangulas topik bersama dengan tujuan yang sama pula. Pengertian yang demikian itu juga berlaku dalam konferensi MWCNU.

Sementara itu, pengertian Konferensi MWCNU adalah permusyawaratan tertinggi organisasi, jami’yyah, perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) di tingkat kecamatan untuk membahas agenda dan menetapkan keputusan keputusan organisasi yang diselenggarakan oleh panitia yang pembentukan dan SK nya oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama setempat.

Konferensi MWCNU sebagai mekanisme permusyawaratan tertinggi karena di tingkat Pengurus Majelis Wakil Cabang NU ada mekanisme permusyawaratan lain yang level di bawahnya. Yaitu Musyawarah Kerja (Musker MWCNU), Rapat Kerja dan forum rapat insidental lainnya.

Baca juga  Musker, Musyawarah Kerja Di Lingkungan Organisasi NU

Konferensi MWCNU Pengertian

Ketentuan Konferensi MWCNU

Ada ketentuan yang mengikat dan harus menjadi pedoman bersama. Yaitu bahwa Konferensi MWCNU dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang sekali dalam 5 (lima) tahun; dihadiri oleh (a) Pengurus Majelis Wakil Cabang termasuk Lembaga NU di dalamnya dan (b) Pengurus Ranting (PRNU) dari wilayah Majelis Wakil Cabang NU setempat.

Di dalam AD ART NU, ada juga ketentuan yang mengatur peserta, yaitu untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi Konferensi MWCNU dapat menghadirkan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama (PARNU).

Juga ketentuan yang megatur sah dan tidak sahnya, yaitu Konferensi Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pengurus Ranting NU di lingkungan MWCNU setempat.

Ketentuan Pengurus Ranting NU sebagai peserta Konferensi adalah struktur kepengurusan Ranting yang sah. Dalam hal ini memiliki SK sah yang diterbitkan oleh PCNU setempat. Dan SK nya masih dalam masa khidmat, belum kadaluarsa.

Ketentuan jumlah utusan peserta juga sebaiknya ada ketentuan yang pasti. Misalnya, pengurus MWCNU dan Lembaga tingkat MWCNU hadir secara keseluruhan, baik sebagai panitia maupun sebagai peserta. Juga Pengurus Ranting NU, jumlahnya sesuai ketentuan panitia. Dan Pengurus Ranting NU hadir secara kolektif dalam Konferensi MWCNU dengan membawa Surat Mandat.

Baca juga  Musran NU Musyawarah Ranting Nahdlatul Ulama

Agenda Konferensi MWCNU

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (AD ART NU) terbaru hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung mengatur agenda Konferensi MWCNU sebagai berikut;

  1. Laporan Pertanggungjawaban secara tertulis Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama masa khidmat sebelumnya
  2. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun Pengurus MWCNU yang baru merujuk Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang;
  3. Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya, biasanya melalui sidang komisi Bahtsul Masail
  4. Rekomendasi Organisasi yang pemabahsan dan penetapannya melalui komisi organisasi dan ataukomisi rekomendasi;
  5. Memilih Rais Syuriyah melalui Sidang AHWA dan memilih Ketua Tanfidziyah Pengurus Majelis Wakil Cabang NU melalui Rapat Pleno.

Konferensi MWCNU Ketentuan Agenda

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama disampaikan secara tertulis di Sidang Pleno Konferensi. Dengan ketentuan secara tertulis, berarti Pengurus MWCNU harus menyediakan dokumen Laporan yang dibagikan kepada peserta.

Dokumen dalam materi Konferensi termasuk mencakup Pokok-Pokok Program Kerja Majelis Wakil Cabang 5 (lima) tahun ke depan dengan merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang di atasnya. Pembahasan agenda program kerja di forum Sidang Komisi.

Baca juga  Konferancab Konferensi Anak Cabang Banom NU

Sidang komisi dalam Konferensi MWCNU juga menyediakan forum pembahasan agenda berkaitan dengan masalah keagamaan. Masalah keagamaan biasanya dalam sidang komisi khusus Bahtsul Masail Diniyyah. Sementara rekomendasi organisasi dalam sidang komisi khusus rekomendasi.

Agenda Konferensi MWCNU sesuai ketentuan yang ada adalah memilih Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah Pengurus Majelis Wakil Cabang. Aturan mekanisme pemilihannya dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama (Perkum NU).

Konferensi MWCNU juga menetaapkan dan menutuskan Tim Formatur yang bertugas membahas, menetapkan dan memutuskan struktur kepengurusan MWCNU yang baru.

Mekanisme Konferensi MWCNU

Mekanisme Konferensi MWCNU ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat pilihan atau opsional. Yang bersifat wajib meliputi;

  1. Penyelenggaraan Konferensi MWCNU sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum masa khidmat berakhir. Tidak diperkenankan melaksanakan Konferensi setelah masa khidmat berakhir. Ini demi alasan kedisiplinan struktural dan kepatuhan pada aturan.
  2. Pengurus MWCNU wajib membuat panitia Konferensi yang pengesahannya dengan Surat Keputusan (SK). Jika mungkin sertakan job description / pembagian kerja panitia sebagai panduan;
  3. Penyelenggaraan Rapat Kerja Panitia Konferensi sekurang-kurangnya dalam 3 tahap; perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/laporan.
  4. Pengurus MWCNU menyediakan dokumen materi Konferensi sekurang-kurangnya memuat; Daftar Isi, Susunan Acara, Pengantar, Tema, Tata Tertib, dokumen LPJ termasuk Keuangan dan daftar kegiatan; dokumen materi komisi organisasi, program kerja, bahtsul masail dan rekomendasi.
  5. Penyelenggaraan Konferensi MWCNU efektif dalam 1 hari pelaksanaan, kecuali ada keputuan lain oleh Panitia, misalnya penambahan waktu karena ada rangkaian kegiatan pendamping.
  6. Panitia menerbitkan hasil-hasil Konferensi dalam bentuk dokumen buku.

Sementara mekanisme pelaksanaan Konferensi MWCNU yang bersifat opsional misalnya; membuat desain logo, menyertakan unsur Badan Otonom NU dalam kepesertaan sebagai peserta utusan dan dalam susunan panitia, menyertakan dokumentasi foto / naskah kegiatan selama satu masa khidmat.

Baca juga Tata Tertib Konfercab NU

Penyelenggaraan kegiatan pendamping dalam pelaksanaan Konferensi MWCNU juga bersifat opsional menyesuaikan kemampuan. Contoh: kegiatan keagamaan, sosial kemanusiaan, gebyar show of force seperti pawai, bazar, perlombaan. Juga kegiatan syiar ke-NU-an lainnya dengan penanggungjawab masing-masing kegiatan.

Disclaimer: Segala sesuatu menyangkut ketentuan, agenda dan mekanisme Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama akan update Redaksi NU Cilacap Online di kemudian hari pada kesempatan update artikel ini (MaM)

Baca juga  Konfercab NU, Konferensi Cabang Organisasi NU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button