Gus Nadir dan Politik NU; Ketika Suara Nahdliyin Jadi Rebutan

NU CILACAP ONLINE – Gus Nadir dan Politik NU, Ketika Suara Nahdliyin Jadi Rebutan, adalah sebuah tulisan yang merangkum tentang pandangan Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdaltul Ulama (PCNU) Australia Nadirsyah Hosen (Gus Nadir) terhadap sikap politik NU menghadapi Pemilu tahun 2024 mendatang.

Menyimak NU Politik dan bagaimana politik NU 2024 memang mengandung banyak tafsir dalam perspektif politik mutakhir di Indonesia. Tentu Nahdlatul Ulama (NU) sebagai basis masa suara politik perannya tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Melainkan justru merupakan lumbung suara yang subur, baik bagi partai politik maupun calon yang akan mengikuti kontestasi politik.

Karena itu sikap NU yang cenderung memilih jalan tengah di era Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang mana secara tegas NU tidak terlibat dalam peranan yang signifikan pada politik praktis. Sejalan dengan itu, sikap PBNU yang cenderung dinamis dengan berbagai partai politik di Indonesia. Tidak hanya dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang terlahir dari rahim NU sebagai representasi warga NU dalam berpolitik.

Keterbukaan Politik NU

KH Yahya Cholil Staquf yang baru-baru ini dalam acara simposium satu abad NU yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Sheraton, Surabaya, Sabtu (18/2/2023) mengungkapkan bahwa tidak haram warga NU mencoblos partai lain di pemilu 2024. Maka sejalan dengan pernyataan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tersebut. Apakah daya tawar NU sendiri di dalam partai politik di Indonesia pengaruhnya sudah sangat besar dan tak tergantikan.

PAN sendiri di dalam internal partainya yang sudah pecah sebelumnya. Partai umat besutan Amien Rais juga ikut dalam pemilu 2024 notabenenya sempalan dari PAN. Apakah tidak ada indikasi bahwa PAN juga ingin berpolitik secara praktis? Mengeruk suara nahdiyin di pemilu 2024 untuk menyelamatkan suara partai mereka. Memang pada faktanya kader NU juga banyak merupakan kader-kader partai politik di Indonesia. Tak bisa kita pungkiri bahwa banyak kader NU di PDIP, Golkar dan lain sebagainya. Tak jarang kader NU juga memiliki posisi penting di partainya masing-masing.

Tetapi dalam politik yang syarat akan kepentingan berbagai kelompok di dalam suatu partai politik tersebut. Mungkinkah kebesaran NU dan suara politik kebangsaan NU akan benar-benar dapat termanifestasi suaranya oleh parpol-parpol yang ada? Dengan sejalannya NU terbuka pada semua partai politik guna menyuarakan politik NU.

Baca Juga

Relasi Politik NU

Tidak dipungkiri bahwa tafsir politik NU sejak Khitah 1926 memang banyak terjadi pergeseran dalam relasi politiknya. Bahkan pergeseran tersebut juga kadang menimbulkan gesekan itu sendiri di dalam tubuh NU. Kalau dulu tafsirnya PBNU menganak emaskan PKB sebagai anak kandung yang lahir dari rahim PBNU, tafsir saat ini mungkin PBNU merangkul semua Parpol.

Sejalan dengan langkah politik NU dan apa yang kita sebut tafsir itu tentu dinamis. Mungkin di setiap periode, sesuai konteks yang berbeda, tafsir aplikasi khitah akan berbeda lagi tergantung konteks politik yang berkembang. Seperti yang dikatakan ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, NU terbuka pada partai politik juga sudah dilakukan di era PBNU sebelumnya saat ketua umum masih KH Said Aqil Shiroj.

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memang tak mempermasalahkan keterbukaan politik NU itu saat ini. Cak Imin menuturkan tidak perlu memperdepatkan, sebab NU untuk semua partai politik. Sebab banyak kader NU juga ada dan menjadi kader partai politik lain.

Menurutnya menjadi hal biasa yang dilakukan oleh PBNU melakukan keterbukaan politik dikutip CNN Indonesia pada Rabu (22/2/2023) saat ditanyai respons NU tak haram coblos partai lain yang kemukakan ketua umum PBNU KH Yayha Cholil Staquf. Cak Imin yakin bahwa mayoritas warga NU akan tetap memilih PKB sebagai wadah aspirasi politik warga NU.

Maka yang menjadi pertanyaan. Mungkinkah parpol-parpol lain mampu menyuarakan secara gamblang dan tepat bagaimana politik NU? Yang mana sudah jelas bagaimana NU sendiri dalam politiknya harus memperjuangkan kemaslahatan Nahdiyin.

Gus Nadir dan Politik NU

Sebab itu kata Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Australia dan Selandia Baru, Nardirsyah Hosen atau akrab di panggil Gus Nadir yang juga merupakan akademisi mewanti-wanti bagaimana langkah keterbukaan politik NU harus di siasati betul secara seksama oleh PBNU demi kebaikan Nahdiyin.

Menurutnya, PBNU tak boleh membiarkan suara politik warga NU jadi rebutan semua parpol tapi nihil timbal balik terkait dengan agenda ke-NU-an dan kebangsaan. Tafsir khitah NU jangan sampai hanya menguntungkan pihak lain, tapi menggembosi warga NU itu sendiri lewat kekuasaan politik.

“Kelak mereka berkuasa, tapi warga NU terus terpinggirkan di dalam kubangan ketidakadilan, kemiskinan dan kebodohan. Kalau ini yang terjadi maka tafsir aplikasi khitah NU tidak lagi tasamuh, tawazun, tawasut & itidal”. Kata Gus Nadir lewat postingan media sosial (23/02)

Selain itu, Gus Nadir menekankan keterbukaan politik NU, yang mana mempersilahkan mengambil semua suara politik warga NU tanpa mempersiapkan apa-apa agenda nahdiyin yang harus diperjuangkan partai-partai tersebut. Sama saja dengan tetangga mempersilahkan masuk rumah mengambil semua perabotan dengan bebas dan gratis.

Untuk itu Gus Nadir mewanti-wanti bahwa PBNU jangan memberikan cek kosong alias tanpa ada kesepakatan dengan siapa pun. Partai politik wajib memberikan komitmen dari sikap partai guna ikut memperjuangkan politik kebangsaan Nahdiyin.

Kepastian Politik NU 2024

Prediksi tahun politik 2024 memang akan berjalan dengan kompleksitas yang tinggi. Karena itu banyak Organisasi Masyarakat (ormas) maupun partai politik menyinggung para elite politik tak mengusung politik identitas di pemilu 2024 nanti. Namun bagaimanapun fakta politik sendiri tak mungkin tanpa mengusung adanya identitas sebagaimana politik sendiri wujud dari aspirasi semua kelompok dan golongan memperjuangkan kepentingannya masing-masing.

Jelas identitas dalam politik sudah secara otomatis tetap digunakan di dalam setiap pemilu sebagai realitas yang tak terbantahkan. Karena itu kepastian politik bagi NU sangat penting mewakili kepentingannya. Dalam pergerakan politik yang dihadapkan pada kompromi perjuangan berpolitik itu sendiri bagi NU. Secara definitif keterwakilan lembaga politik akan lebih mudah jika suatu partai di dominasi oleh mayoritas kader NU.

Memang kader NU ada di mayoritas partai politik yang ada akan tetapi beragamnya kepentingan partai jika posisi kader NU kurang kuat di dalam partai tersebut. Bukan tidak mungkin suara-suara berpihak pada kepentingan Nahdiyin akan pudar dengan sendirinya jika mereka berkuasa nantinya.

Berbeda jika memang sebuah partai politik mayoritas di dominasi oleh kader NU. Mungkin jika itu dihadapkan dengan kepentingan NU, kader NU di partai politik yang sama dapat satu suara menyuarakan kepentingan politik NU.

Kembali mengingatkan apa yang di ucapkan oleh Gus Nadir, bahwa kewaspadaan pada keterwakilan politik NU yang kurang kuat di dalam lembaga politik membiarkan suara Nahdiyin tanpa ter koordinir sebelumnya di berbagai partai politik, justru dapat memakan tuannya sendiri menjadi berada di posisi yang lemah dalam politik.

Posisi NU yang lemah dalam politik tentu akan berpeluang warga NU terus terpinggirkan di dalam kubangan ketidakadilan, kemiskinan dan kebodohan. Acap kali para politikus hanya menggunakan lumbung suara warga NU yang jumlahnya besar tanpa arah yang jelas bagi warga NU.

Sebagai catatan akhir, jika Nahdiyin yang mayoritas sejahtera maka otomatis bangsa ini sejahtera. Sebab kita anggap musuh bersama dalam bangunan politik sebuah bangsa dan negara merupakan ketidakadilan, kemiskinan, dan kebodohan. Maka dalam setiap langkah-langkah politiknya, NU harus jelas memperjuangkan arah politiknya termasuk di tahun 2024 nanti.

Kontributor : Toto Priyono

Editor: Khayaturrohman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button