Progres Report Lakpesdam NU Cilacap 2010-2011

No comment 85 views

Tahun 2011, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Cilacap melaksanakan beberapa program yang didasarkan atas mandat yang diterima dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Cilacap. Secara garis besar, mandat tersebut meliputi pengorganisasian warga, pendidikan kritis warga, studi dan advokasi kebijakan publik, serta pengembangan jaringan lintas organisasi sosial keagamaan. Dari mandat tersebut, tahun 2011 Lakpesdam menerjemahkan dalam beberapa program utama, yaitu Pro Poor Budget Advocacy, Pemberdayaan dan Pengorganisasia Buruh Migran Perempuan, Citizen Report Card, Local Budget Index, dan Studi Dana Perimbangan Daerah. Berikut ini Dokumentasi  Progres Report Lakpesdam NU Cilacap 2010-2011 yang disampaikan dalam Rapat Pleno PCNU 31/12/2011.

Selain program berbasis projek di atas, Lakpesdam juga melaksanakan program keswadayaan yang telah berlangsung secara organik dan menjadi bagian dari aktivitas harian. Secara umum, program pemberdayaan ini diorientasikan kepada pengembangan kapasitas masyarakat sipil terutama kelompok miskin dan marginal dari sisi ekonomi, politik, teknis produksi. Beberapa program tersebut adalah pertanian organik SRI, Kelompok Ekonomi Produktif, dan pengorganisasian pedagang asongan kereta api Sidareja & Kroya.

Program pendampingan lain yang secara intensif adalah Baitul Mal wal Tamwil (BMT) El Sejahtera Cipari. Sebagai lembaga keuangan formal, pengelolaan BMT dilakukan berdasar kompetensi profesional. Namun dari sisi politik manajemen, beberapa pertimbangan terutama dalam konteks pengembangan jaringan dan pengorganisasi warga NU secara komprehensif masih menjadi dasar kebijakan-kebijakan umum pendampingan.

Program-program yang berbasis projek, Lakpesdam bekerjasama dengan PP Lakpesdam NU untuk isu pendidikan kritis dan pengembangan ekonomi warga, Fitra Indonesia untuk kajian dan advokasi anggaran, Yayasan Tifa untuk isu buruh migran, dan kolaborasi PP Lakpesdam dan Worl Bank untuk pengembangan kapasitas teknik produksi ekonomi.

 1.Pelaksanaan Program

Dalam periode program tahun 2010 – 2011, berdasar mandat yang diterima dari NU, Lakpesdam Cilacap melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

  1. 1.   Advokasi Kebijakan Pemerintah

a)      Advokasi Pro Poor Budget; program ini telah berlangsung sejak tahun 2007 dengan proyeksi utama mempengaruhi kebijakan anggaran daerah agar memiliki keberpihakkan atau sensitivitas terhadap kelompok miskin dan marginal. Isu ini sangat strategis dan memiliki keterkaitan langsung dengan warga NU dengan melihat secara umum tinggal di pedesaan dan memiliki tingkat ekonomi yang dalam indikator-indikator formal seringkali diposisikan menengah ke bawah. Dengan mempengaruhi kebijakan anggaran agar lebih pro poor, secara tidak langsung berdampak pada perubahan-perubahan pada warga NU terutama dalam pengembangan kapasitas produktif. Tahun 2011, secara makro keberhasilan program pro poor bisa dilihat dari trend APBD yang mengalokasikan anggaran kepada sektor-sektor yang menjadi konsentrasi kemiskinan seperti pertanian, koperasi, kesehatan, dan pendidikan meningkat. (lampiran trend APBD bisa dilihat didokumen Lakpesdam Cilacap)

b)      Asistesi DPRD dalam analisis APBD; dokumen APBD bersifat teknokratis dan politis. Sifat demikian ini sudah sangat dikuasai oleh jajaran eksekutif yang dalam beberapa kasus agak menyulitkan DPRD dalam menganalisisnya. Persoalan kemudian muncul karena DPRD merupakan representasi warga sehingga apabila DPRD mengalami kesulitan maka nasib warga menjadi jaminannya. Dalam konteks ini, Lakpesdam berinisiatif membangun komunikasi dengan DPRD untuk mengkaji substansi APD dalam perspektif kemiskinan dan kesejahteraan warga. Beberapa hal terkait APBD yang diasistensi Lapesdam adalah dana persiapan pemilukada APBD tahun 2011. Pansus dana pemilukada secara formal meminta Lakpesdam untuk memberikan asistensi dan penelaahan terhadap dana “tabungan” APBD tahun 2011. Hasil kajian ini kemudian dijadikan dasar bagi pansus untuk menentukan sikap politik pada penetapan APBD. (dokumen kajian bisa dilihat di arsip Lakpesdam).

  1. 2.  Pengembangan sikap kritis warga NU terhadap kinerja partai

a)      Diskusi kampung lintas stakeholders berbsis isu sektoral; secara organik, pengorganisasian melalui forum warga sebagai bagian dari bentuk pengorganisasian warga NU memiliki tradisi deliberatif yang hingga kini masih terbangun. Secara informal, diskusi atau pembicaraan pada isu-isu lokal melibatkan pelbagai unsur sektoral. Melalui forum ini, NU ditempatkan sebagai kekuatan sosial yang mengkolaborasikan kekuatan-kekuatan sosial yang ada. Dalam konteks diskusi kampung ini, sikap-sikap kritis warga sudah mulai terformula dalam gerakan dan aksi membangun unsur-unsur produktif seperti usaha ekonomi, gerakan sosial, hingga gerakan politik.

b)      Dialog Publik; pada isu-isu sentral, pelibatan unsur sosial yang lebih besar diperlukan. Isu anggaran misalnya melibatkan banyak unsur baik dari pemerintahan maupun masyarakat sipil. Dialog publik selama tahun 2011 yang diselenggarakan Lakpesdam adalah hasil Local Budget Index, Studi Citizen Report Card, Kajian Dana Perimbagan Daerah, dan Pelayanan Kesehatan Daerah. (dokumen dapat diakses di Lakpesdam)

  1. 3.  Penguatan kelembagaan demokrasi di kelompok masyarakat sipil

a)      Pengorganisasian kelompok buruh migran; tahun 2011, pengorganisasian kelompok buruh migran dikembangkan ke daerah timur kab. Cilacap. Tahun sebelumnya, pengorganisasian kelompok ini dilakukan di daerah barat terutama kecamatan Sidareja, Gandrungmangu, Kawunganten, Cipari, Kedungreja, Patimuan, dan Wanareja. Tahun 2011, pengorganisasian difokuskan di 3 kecamatan yaitu Binangun, Nusawungu, dan Adipla dengan masing-masing kecamatan berada di 10 desa. Dengan penambangan 30 desa ini berarti pengorganisasian Lakpesdam melalui pendekatan forum warga telah mencapai lebih dari 70 desa se kabupaten Cilacap. Buruh migran dipilih mengingat kelompok iini sebelumnya relatif belum mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun ormas. Lakpesdam memandang kelompok ini merupakan bagian dari kelompok miskin yang secara mandat menjadi tanggungjawab Lakpesdam.

b)      Pengorganisasian kelompok petani organik; petanian organik sementara didiagnosa sebagai solusi atas krisis pangan dan produktivitas ekonomi petani. Melalui jejaring dengan pengembang SRI Kementerian Pertanian RI, Lakpesdam mengorganisir kelompok petani di wilayah Barat yang terdiri dari Cipari, Wanareja, Majenang, dayeuh Luhur, dan Kedungreja mengembangkan model pertanian organik bernama SRI/system on rice intensification. Selama pengembangan kurang lebih 2,5 tahun, hasil SRI cukup menjanjikan. Indikasinya beberapa petani lain yang belum tergabung dalam kelompok atau forum warga petani organik memulai mengembangkan model sejenis.

c)      Pengorganisasian kelompok pedagang asongan kereta api; sejak ditetapkan batas akhir toleransi berdagang di kereta api tanggal 1 Januari 2012, pedangan asongan di wilayah Cilacap yang terpusat di Sidareja dan Kroya dengan anggota mencapai 850 orang, situasi sosial stasiun kereta api mengalami peningkatan. Kondisi ini berlaku secara nasional sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih besar. Untuk wilayah Cilacap, Lakpesdam berinisiatif membangun komunikasi dengan kelompok pedagang asongan yang kemudian ditindaklanjuti denga perencanaan strategis dalam rangka menyikapi persoalan “ancaman” pekerjaan sebagai asongan. (laporan rinci dapat diakses di Lakpesdam)

d)     Pengorganisasian kelompok ekonomi produktif; kelompok ini terbentuk sejak tahun 2008 dari awalnya 8 kelompok. Melalui fasilitasi permodalan dari Pemerintah Cilacap, guliran modal sudah masuk tahun ke-3 dengan kelompok mencapai 15. Salah satu kelompok, Sejahtera Cipari mengembangkan diri hingga membentuk unit usaha jasa keuangan (BMT).

  1. 4.  Analisis kebijakan publik

a)      Bahtsul masa’il anggaran; penyelenggaraan bahtsul masa’il anggaran dilakukan bekerjasama dengan lembaga bahtsul masa’il PCNU. Lakpesdam bertindak sebagai sohibul masa’il. Dokumen hasil bahtsul masa’il anggaran dapat diakses di Lakpesdam atau lembaga bahtsul masa’il PCNU.

b)      Pembentukan kelompok peduli anggaran (presidium anggaran); sejak tahun 2010, Lakpesdam berinisiatif membangun jaringan kelompok agamawan peduli anggaran yang disebut Presidium Anggaran. Jaringan ini terdiri dari beberapa ormas dan individu yang memiliki perhatian terhadap masalah anggaran daerah. Presidium Anggaran dapat dilihat dalam profile.

c)      Mainstreaming media pada isu pro poor budget

d)      Pembentukan kelompok pemantau musrenbang

e)      Local Budget Index (LBI); Lakpesdam bekerjasama dengan Fitra Indonesia melakukan kajian kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui LBI. Kegiatan ini sekaligus untuk menguji akses dokumen publik daerah. Lakpesdam melakukan dua kali, yaitu tahun 2009 dan 2010 (hasil bisa dilihat di Lakpesdam).

f)       Citizen Report Card (CRC); lakpesdam atas dukungan PP Lakpesdam dan TAF melaksanakan survey layanan kesehatan daerah tahun 2010-2011. CRC ini merupakan sebuah metode yang melibatkan warga dalam proses penelitian dan penyimpulan akhir. (hasil dapat diakses di Lakpesdam)

g)      Penelitian dana perimbangan; Lakpesdam bekerjasama dengan Fitra Jateng dan Fitra Indonesia melakukan kajian terhadap dana perimbangan di Cilacap. Studi ini ilakukan di 11 kabupaten/kota di Indonesia.

author
Author: 
Admin Website ini adalah seorang Relawan yang berusaha menghadirkan aktifitas Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap secara Online. Salam Perjuangan untuk Penghidmatan yang Berkelanjutan. Terima kasih atas kunjungan Anda semuanya.

Leave a reply "Progres Report Lakpesdam NU Cilacap 2010-2011"