Bagikan dan Rekomendasikan

Mabadi Khaira Ummah. Pengertian Mabadi Khaira Ummah, Gerakan Mabadi Khaira Ummah. Hubungan Mabadi Khaira Ummah dengan Khittah NU.

Kongres NU XIII tahun 1935 telah membuat kesimpulan bahwa kendala utama yang menghambat kemampuan umat untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar dan menegakkan ajaran agama adalah kemiskinan dan lemahnya posisi ekonomi mereka. Kendala ini membuat mereka tidak mampu berdiri tegak memikul tugas ‘khaira ummah’ (umat unggul).

Kongres itu kemudian memberi mandat kepada Pimpinan NU untuk mengadakan gerakan pembangunan ekonomi (economische mobilisatie) di kalangan warga NU. Para pemimpin NU yang diberi mandat itu melihat bahwa akar kegagalan umat dalam mengembangkan kekuatan sosial-ekonomi mereka terletak pada faktor, terutama sikap mental yang mendasari cara bergaul dan berkiprah di tengah masyarakat dan dunia usaha. Ajaran-ajaran agama dari teladan Rasulullah SAW banyak dilupakan, sehingga umat kehilangan ketangguhannya.

Berdasarkan telaah atas berbagai kelemahan (penyakit) umat Islam itu, pemimpin-pemimpin NU telah menunjuk tiga prinsip dasar dari ajaran agama sebagai kunci atau obat bagi pemecahannya. Ketiga prinsip dasar itu adalah:
1. Al-Shidqu: selalu benar, tidak berdusta kecuali yang diizinkan oleh agama karena mengandung maslahat lebih besar.
2. Al-Amânah wa al-wafâ bi al-’ahd: menepati janji.
3. Al-Ta’âwun: tolong menolong di antara anggota-anggota (leden) NU khususnya dan sesama umat muslim pada umumnya.

Pimpinan NU kemudian melaksanakan gerakan penghayatan dan penerapan ketiga prinsip dasar ini, dan menyebutnya sebagai langkah awal menuju pembangunan ’khaira ummah’, atau yang kemudian terkenal dengan ’Mabadi Khaira Ummah’. Berbagai jalur komunikasi NU –di antara yang sangat efektif adalah forum Lailatul Ijtima’ di ranting-ranting– dimanfaatkan bagi penyebarluasannya. Cabang-cabang diperintahkan untuk membuat perjanjian (bai’ah) dengan warga masing-masing untuk dengan sungguh-sungguh melaksanakan ketiga prinsip dasar tersebut. Di samping itu, dibentuk pula berbagai kegiatan usaha bersama (koperasi) sebagai media aktualisasi yang kongkrit.

Hasil gerakan ini nyata menggembirakan. Semangat berorganisasi semakin tumbuh dan berkembang, kegiatan organisasi dalam berbagai bidang semakin tampak, kesenian warga semakin kuat, dan para pemimpinnya semakin kompak. Semua ini membawa dampak positif, baik dalam pembinaan internal maupun dalam upaya pengembangan NU keluar.

Tetapi sungguh sayang bahwa gerakan yang demikian baik itu, kemudian mandeg (mengalami stagnasi) karena terjadinya Perang Dunia II. Ketika keadaan kembali normal seusai Perang Dunia II, gerakan ini belum dapat dibangkitkan kembali hingga kini. Berbareng dengan munculnya suara ajakan kembali ke Khittah, sekitar tahun 1973, keinginan untuk menghidupkan kembali gerakan ini pun terdengar. Namun, lagi-lagi tenggelam di tengah-tengah hiruk pikuk politik yang menyibukkan. Baru, setelah dirumuskannya Khittah NU, keinginan tersebut menguat lagi, terlebih setelah Muktamar NU ke-28 mengamanatkan kepada PBNU agar menangani masalah ekonomi secara lebih serius.

1. Pengertian Mabadi Khaira Ummah
Mabadi Khaira Ummah adalah gerakan pembentukan identitas dan karakter warga NU, melalui upaya penanaman nilai-nilai luhur yang digali dari paham keagamaan NU. Namun, karena nilai-nilai yang terkandung dalam paham keagamaan Nahdlatul Ulama itu demikian banyak, maka dipilihlah nilai-nilai yang dapat dijadikan prinsip-prinsip dasar (mabâdî) sebagai langkah awal bagi pembentukan identitas dan karakter warga NU.

Gerakan Mabadi Khaira Ummah merupakan langkah awal dari pembentukan “ummat terbaik” yaitu suatu umat yang mampu melaksanakan tugas-tugas amar ma’ruf nahy munkar yang merupakan bagian terpenting dari kiprah NU, karena kedua sendi tersebut mutlak diperlukan untuk menopang terwujudnya tata kehidupan yang diridai Allah sesuai dengan cita-cita NU.

Amar ma’ruf adalah mengajak dan mendorong perbuatan baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi, sedangkan nahi munkar adalah menolak dan mencegah segala hal yang dapat merugikan, merusak dan merendahkan nilai-nilai kehidupan, dan hanya dengan kedua sendi tersebut kebahagiaan lahiriah dan batiniah dapat tercapai. Identitas dan karakter yang dimaksudkan dalam gerakan ini adalah bagian terpenting dari sikap kemasyarakatan yang termuat dalam Khittah Nahdlatul Ulama, yang harus dimiliki oleh setiap warga Nahdlatul Ulama dan dijadikan landasan berpikir, bersikap dan bertindak. Dengan demikian, Mabadi Khaira Ummah merupakan implementasi dari Khittah NU.

Penanaman Mabadi Khaira Ummah kepada warga NU harus dilakukan secara intensif, terencana dan berkelanjutan melalu berbagai jalur yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, seperti forum Lailatul Ijtima’. Upaya penanaman melalui kegiatan usaha bersama seperti yang pernah dirintis oleh NU pada masa yang lalu, akan lebih mempercepat tercapainya pembentukan identitas warga. Gerakan Mabadi Khaira Ummah yang dilakukan oleh generasi pertama NU ternyata telah berhasil menjadikan NU sebagai salah satu organisasi besar yang kokoh dan proses pertumbuhannya begitu cepat, tidak ubahnya seperti pertumbuhan umat Islam pada generasi pertama sebagaimana digambarkan dalam al-Qur’an.

Hubungan antara Mabadi Khaira Ummah dan Khittah NU terletak pada keterikatannya satu sama lain yang saling melengkapi. Khittah merupakan landasan, sedang Mabadi sebagai pelaksanaannya. Khittah adalah kepribadian yang dibentuk oleh ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai paham keagamaan NU. Kepribadian tersebut kemudian menjadi landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga NU yang harus tercermin dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi. Dengan demikian, Khittah adalah merupakan sumber inspirasi bagi semua kegiatan NU dan warganya.

Dengan demikian tuntutan untuk membangkitkan gerakan Mabadi Khaira Ummah setelah dicanangkannya Khittah NU, memang hampir merupakan konsekuensi logis.

Pertama, karena Mabadi Khaira Ummah adalah butir-butir ajaran yang dipetik dari ’moral’ Khittah NU yang harus ditanamkan kepada warga.

Kedua, tekad melaksanakan Khittah NU itu sendiri menuntut pembenahan dan pengembangan NU demi meningkatkan ketangguhan organisasi dan aktualisasi potensi-potensi yang dimilikinya, sesuatu yang mutlak perlu dalam upaya berkarya nyata bagi pembangunan umat, bangsa dan negara.

Ketiga, sejarah Mabadi ’Khaira Ummah’ tak dapat dipisahkan dari ’jiwa asli’ NU yang kini disebut Khittah NU itu. Mabadi Khaira Ummah adalah ’sunnah’ atau jejak para pemula (al-sabiqûn al-awwalûn) NU.

Jika kembali ke khittah 26 (Khittah NU) dapat dimaknai sebagai pengikatan kembali (reengagment) dengan semangat dan sunnah para pemula ini, maka gerakan Mabadi Khaira Ummah adalah revitalisasi sunnah tadi mengingat relevansinya dengan kebutuhan masa kini, bahkan dengan kebutuhan segala zaman cukup nyata.

Lebih jauh, pembangkitan kembali dan pengembangan gerakan Mabadi Khaira Ummah ini pun relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa dan negara yang sasaran utamanya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan pembangunan bangsa ini akan tergantung pada upaya pembentukan manusia Indonesia yang tidak hanya memiliki keterampilan saja, tetapi juga watak dan karakter terpuji serta bertanggung jawab: sesuatu yang menjadi sasaran langsung gerakan Mabadi Khaira Ummah. Dengan demikian, pengembangan gerakan Mabadi Khaira Ummah ini berarti juga salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab NU terhadap bangsa dan negara.

2. Butir-Butir Mabadi Khaira Ummah
Terdapat perbedaan konteks zaman antara masa gerakan Mabadi Khaira Ummah pertama kali dicetuskan dan masa kini, di mana dalam rentang waktu itu telah terjadi perubahan besar, baik di lingkungan NU sendiri maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, telah dilakukan beberapa penyesuaian dan pengembangan dari gerakan Mabadi Khaira Ummah yang pertama agar lebih sesuai dengan konteks kekinian.

Penyesuaian itu tidak hanya berkaitan dengan persoalan arah dan titik tolak gerakan serta pelaksanaannya, tetapi juga butir-butir yang dimasukkan dalam Mabadi Khaira Ummah dan spesifikasi pengertiannya. Jika semula Mabadi Khaira Ummah hanya membuat tiga butir nilai seperti telah disebut di atas, dua butir lagi perlu ditambahkan untuk mengantisipasi persoalan dan kebutuhan kontemporer. Kedua butir itu adalah al-’adâlah dan al-istiqâmah.

Dengan demikian, gerakan Mabadi Khaira Ummah kini akan membawa lima butir nilai yang dapat pula disebut sebagai al-Mabâdî’ al-Khamsah. Berikut ini adalah uraian pengertian yang telah dikembangkan dari kelima butir al-Mabâdî’ al-Khamsah tersebut disertai kaitan dengan orientasi-orientasi spesifikasinya sesuai dengan kerangka tujuan yang telah dijelaskan di atas.

  1. Al-Shidqu. Al-shidqu mengandung arti kejujuran/kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Kejujuran/kebenaran adalah satunya kata dengan perbuatan, ucapan dengan pikiran. Apa yang dilahirkan sama dengan yang di dalam batinnya. Jujur, dalam hal ini tidak plin-plan, dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau memberi informasi yang menyesatkan, dan tentu saja jujur pada diri sendiri.
    Termasuk dalam pengertian jujur, adalah jujur dalam bertransaksi dan jujur dalam bertukar pikiran (diskusi). Jujur dalam bertransaksi artinya menjauhi segala bentuk penipuan demi mengejar keuntungan. Jujur dalam bertukar pikiran artinya ikhlas mencari maslahat dan kebenaran, serta bersedia mengakui dan menerima pendapat yang lebih baik.
  2. Al-amânah wa al-wafâ bi al-’ahd. Butir ini memuat dua istilah yang saling terkait, yaitu al-amânah dan al-wafa bi al-’ahd. Yang pertama, secara lebih umum meliputi semua beban yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun tidak, sedangkan yang kedua hanya berkaitan dengan sesuatu yang terdapat perjanjian di dalamnya. Namun kemudian, kedua istilah itu digabungkan menjadi satu kesatuan, dan pengertiannya meliputi dapat dipercaya, setia dan tepat janji. Dapat dipercaya adalah sifat yang dilekatkan pada seseorang yang dapat melaksanakan semua tugas yang dipikulnya, baik yang bersifat dîniyyah maupun ijtimâ’iyyah. Dengan sifat ini, orang menghindar dari segala bentuk pembengkalaian dan manipulasi tugas atau jabatan. Setia mengandung pengertian kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan pimpinan/penguasa sepanjang tidak memerintah untuk berbuat maksiat. Tepat janji mengandung arti melaksanakan semua perjanjian, baik perjanjian yang dibuatnya sendiri maupun perjanjian yang melekat karena kedudukannya sebagai orang mukallaf dan meliputi janji pemimpin terhadap yang dipimpinnya, janji antar sesama anggota masyarakat, antar sesama anggota keluarga dan setiap individu, dan menyalahi janji termasuk salah satu sifat nifâq. Ketiga sifat di atas (dapat dipercaya, setia dan tepat janji) menjamin integritas pribadi dalam menjalankan wewenang dan dedikasi terhadap tugas. Sedangkan al-amânah wa al-wafâ’ bi al-’ahd itu sendiri, bersama-sama al-shidqu, secara umum menjadi ukuran kredibilitas yang tinggi di hadapan pihak lain, satu syarat penting dalam membangun berbagai kerja sama.
  3. Al-’Adâla. Besikap adil (al-’adâlah) mengandung pengertian objketif, proporsional dan taat asas. Butir ini mengharuskan orang berpegang kepada kebenaran obyektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Distorsi penilaian sangat mungkin terjadi akibat pengaruh emosi, sentimen pribadi ataupun kepentingan egoistik. Distorsi semacam ini dapat menjerumuskan orang ke dalam kesalahan fatal dalam mengambil sikap terhadap suatu persoalan. Buntutnya sudah tentu adalah kekeliruan bertindak yang bukan saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi bahkan menambah keruwetan, lebih-lebih jika persoalannya menyangkut perselisihan atau pertentangan di antara berbagai pihak. Dengan sikap obyektif dan proporsional, distorsi semacam ini dapat dihindarkan. Implikasi lain dari al-’adâlah adalah kesetiaan kepada aturan main (correct) dan rasionalitas dalam pembuatan keputusan, termasuk dalam alokasi sumber daya dan tugas (the right man on the right place). Kebijakan memang seringkali diperlukan dalam menangani masalah-masalah tertentu. Tetapi, semuanya harus tetap di atas landasan (asas) bertindak yang disepakati bersama.
  4. Al-Ta’âwu. Al-ta’âwun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian al-ta’âwun meliputi tolong menolong, setia kawan dan gotong royong dalam kebaikan dan takwa. Imam al-Mawardi mengkaitkan pengertian takwa dengan rida Allah dan al-birr (kebaikan) dengan kerelaan manusia. Memperoleh keduanya berarti memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Ta’awun juga mengandung pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena itu, sikap al-ta’âwun mendorong setiap orang untuk berusaha dan bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kepada orang lain dan kepada kepentingan bersama. Mengembangkan sikap ta’awun berarti juga mengupayakan konsolidasi.
  5. Al-Istiqâma. al-istiqâmah mengandung pengertian ajeg jejeg, berkesinambungan dan berkelanjutan. Ajeg jejeg artinya tetap dan tidak bergeser dari jalur (tharîqah) sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Swt. dan rasul-Nya, serta tuntutan yang diberikan oleh al-salaf al-shâlih dan aturan main serta rencana-rencana yang disepakati bersama. Kesinambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain dan antara periode yang satu dengan periode yang lain, sehingga semuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang seperti sebuah bangunan. Adapun makna berkelanjutan adalah bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan proses yang berlangsung terus menerus dan tidak mengalami kemandegan, mengalami proses kemajuan (progressing) dan tidak berjalan di tempat (stagnant).

3. Pemantapan Program Mabadi Khaira Ummah
Keinginan untuk membangkitkan kembali gerakan Mabadi Khaira Ummah bukan sekedar romantisme sejarah atau demam khittah. Pembangkitan kembali gerakan ini didorong oleh berbagai kebutuhan dan tantangan-tantangan nyata yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama khususnya, serta bangsa dan negara pada umumnya. Kemiskinan, kelangkaan sumber daya manusia yang handal, kemerosotan budaya dan mencairnya solidaritas sosial, adalah keprihatinan umum yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks yang lebih sempit, konteks jam’iyyah NU sendiri, lemahnya posisi ekonomi sebagian warga, merosotnya solidaritas internal dan kurang berfungsinya tertib organisasi, telah lama menjadi problem serius yang hampir kronis.

Sebagai nilai-nilai universal, butir-butir Mabadi Khaira Ummah memang dapat menjadi jawaban langsung bagi problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat umum seperti yang disinggung di atas. Tetapi, sosialisasi nilai-nilai tersebut harus dimulai dari diri sendiri. Dalam hal ini, dimulai dari warga NU sendiri.

Lebih jauh, Mabadi Khaira Ummah sebagai seruan moral, tidak akan mencapai sasarannya tanpa didukung oleh proses politik yang efektif. NU bukan partai politik, tapi tetap mengemban fungsi sebagai kelompok penekan (moral force). Dalam fungsi ini, NU bertanggung jawab untuk mengemban nilai-nilai Mabadi Khaira Ummah itu sebagai aspirasi moralnya. Tetapi membawa aspirasi kelompok ke dalam proses politik pun menuntut dukungan kekuatan tawar (power bargain) yang memadai. Untuk ini, diperlukan kualitas organisasi yang memadai, karena besarnya kekuatan massa secara kuantitaif saja belum cukup.

Oleh karenanya, gerakan Mabadi Khaira Ummah ini pertama-tama harus diarahkan kepada konsolidasi internal NU sendiri, dengan mengutamakan dua aspek, yaitu: pembinaan tata organisasi dan pengembangan kekuatan. Pembinaan tata organisasi akan mendorong warga untuk tidak sekedar berjamaah, tapi benar-benar berjam’iyyah. Artinya, warga harus menjaga kesatuan gerak dengan nizhâm yang benar-benar diperhatikan. Adapun pembinaan kekuatan sosial-ekonomi, di samping bertujuan langsung meningkatkan kesejahteraan warga, berarti pula peningkatan kualitas peran sosial politik NU di tengah masyarakat.

Agar tercapai hasil yang diharapkan, gerakan Mabadi Khaira Ummah ini harus diwujudkan ke dalam pola sosialisasi yang sistemis, disertai media-media aktualisasi yang kongkrit. Dengan kata lain, hal itu harus dilakukan melalui rekayasa sosial yang terencana dengan baik dan utuh. Bentuk-bentuk perwujudannya bisa berupa sistem pengkaderan formal, termasuk mekanisme rekruitmen kadernya, proyek-proyek pilot sebagai batu ujian, pelatihan-pelatihan, pengembangan jaringan bisnis dan usaha bersama di kalangan warga, dan sebagainya.

Dengan organisasi yang lebih terkonsolidasi, potensi-potensi yang lebih teraktualisasi dan kemampuan sosial yang prima, akan lebih mudah bagi NU dan warganya untuk mendekati citra Mabadi Khaira Ummah dengan melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya secara lebih konsisten dan efektif, da’wah dan amar ma’ruf nahi munkar. [ ]