KPK Peringatkan Kepala Desa Terkait Alokasi Dana Desa

No comment 131 views

Bukan tanpa alasan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi peringatan dini kepada stakeholder dan para kepala desa, KPK peringatkan Kepala Desa terkait potensi korupsi alokasi dana desa. Mulai tahun ini, 37 ribu desa akan mendapat dana Rp 1 miliar per desa setiap tahun. Realisasinya bertahap, dan besarnya bergantung pada kemampuan daerah masing-masing. Sejumlah pihak khawatir, tak terkecuali KPK, karena sumber daya manusia di desa belum siap mengelola dana sebesar itu.

Sejatinya kebijakan ini menghor-mati desa sebagai ujung tombak pem-bangunan nasional. Pemberdayaan menuju desa yang lebih maju, mandiri, dan demokratis butuh sokongan dana besar. Maka Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan dana desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Ini berkah atau musibah, tentu bergantung cara pandang kita. Jika berpikir positif desa mampu mengelola dana besar, akan membawa berkah. Sebaliknya, melihat kemampuan dan kapasitas desa, justru menja-di musibah. Survei memberikan harapan positif terhadap UU itu. Tetapi optimisme ini tak menghapus kecemasan KPK, PPATK dan ICW. Tren jumlah kepala desa tersangka korup-si meningkat. Tahun 2014, di Jawa Tengah 30 kepala desa menjadi tersangka korupsi.

Dana dari 10 persen total APBN ini, 70 persen untuk program pembangunan, dan 30 persen menunjang operasional. Anggaran harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama program peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur desa. Semua dirancang sesuai kebutuhan riil. Warga desa dimotivasi, digelorakan, dan digerakkan untuk berinisiatif mengidentifikasi masalah dan mengggali potensi memajukan desa.

Selama ini, program-program ”titipan” belum sesuai dengan kebutuh-an desa. Pengucuran dana rawan poli-tisasi oleh elite politik daerah dan pu-sat. Kita dituntut serius membenahi desa. Tantangan era pragmatis dan ser-bauang yang telah menyentuh masya-rakat pedesaan patut menjadi perhatian. Semua potensi kepentingan politis dan celah penyalahgunaan anggaran perlu diantisipasi. Berikutnya, penyia-pan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan, dan kapasitas desa.

Kita tentu tidak ingin spirit peng-akuan terhadap desa ternoda. Sete-lah sekian lama peran desa terabaikan, inilah momentum bagi desa untuk memainkan peran penting dalam pembangunan. Janganlah pemerintah memaksakan pengucuran dana desa jika belum siap. Masyarakat butuh pendampingan atau fasilitator untuk perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana secara transparan dan akutanbel demi kesejahteraan masyarakat desa.

Sumber : Suara Merdeka

author
Author: 
Admin Website ini adalah seorang Relawan yang berusaha menghadirkan aktifitas Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap secara Online. Salam Perjuangan untuk Penghidmatan yang Berkelanjutan. Terima kasih atas kunjungan Anda semuanya.

Leave a reply "KPK Peringatkan Kepala Desa Terkait Alokasi Dana Desa"