Ahwa Ahlul Halli wal Aqdi Ditolak Sejumlah PWNU

No comment 110 views

Ahwa, ahlul halli wal aqdi sebagai sistem pemilihan rais aam dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang, 1-5 Agustus mendatang, ditolak oleh sejumlah 29 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama / PWNU). Rais Syuriah PWNU Sulteng KH Jamaluddin Maryajang mengungkapkan kesepakatan itu, Minggu (26/7). Kesepakatan menurutnya, merupakan hasil pertemuan lintas wilayah dalam rangka halalbihalal yang diikuti 29 PWNU di Jakarta. ‘’Jadi kami sepakat menolak pemaksaan Ahwa karena ilegal dan menyalahi AD/ART NU,’’ tandasnya.

Respons penolakan muncul karena elite PBNU dan panitia Muktamar telah melayangkan surat yang meminta pengurus NU di tingkat wilayah (provinsi) dan cabang untuk menentukan calon anggota Ahwa dan menyerahkannya ketika registrasi peserta Muktamar.

‘’Hal ini jelas bentuk pemaksaan kehendak yang wajib tidak kami ikuti,’’ungkapnya. Terkait dengan hal itu, PWNU Jawa Tengah bahkan telah membuat edaran yang ditujukan kepada seluruh PCNU di Jawa Tengah dan ditembuskan ke PBNU.

Surat ditandatangani Rais Syuriah KH Ubaidillah Shodaqoh, Katib Syuriah KH Ahmad Sya’roni, Ketua Tanfidziah Abu Hafsin, dan Sekretaris Muhammad Arja. Surat dengan nomor PW/- 11/375/VII/2015 itu menyatakan, keberatan dan menolak untuk menyerahkan calon AHWA pada saat pendaftaran peserta Muktamar.

Surat juga menyatakan dasar hukum penerapan Ahwa tidak kuat karena tidak sesuai dengan AD/ART yang masih berlaku. Perubahan AD/ART tidak bisa dilakukan selain melalui forum tertinggi NU yang mempunyai kewenangan untuk itu, yakni muktamar.

Rais Syuriyah PWNU Bengkulu KH Abdul Munir menambahkan, pemaksaan Ahwa merupakan bentuk rekayasa panitia Muktamar yang harus ditolak karena syarat dengan kepentingan dan tidak memiliki dasar yang sesuai dengan mekanisme organisasi NU. Sementara itu sejumlah Pengurus PWNU dan PCNU menengarai ada ketidakberesen dalam pelaksanaan Muktamar ke- 33 yang akan dilaksanakan di Jombang.

‘’Salah satu kejanggalan itu adalah hingga saat ini, kurang lebih seminggu lagi Muktamar, draf materi belum diberikan secara lengkap dan transparan kepada PWNU dan PCNU selaku peserta Muktamar. Itu hasil pembahasan PWNU dan PCNU di Jawa Tengah,’’ ungkap Wakil Ketua PWNU Jateng Najahan Musyafak, Sabtu (25/7).

Menurutnya, di antara materi yang belum diberikan oleh penitia adalah konsep tata tertib Muktamar. Dia mempertanya lazimnya muktamar, rancangan tata tertib yang akan dibahas pada sidang pleno pertama dalam forum muktamar, seharusnya sudah dibagikan untuk dipelajari terlebih dahulu.

‘’Kecuali ini muktamar yang tidak lazim. Bukan bermaksud buruk sangka,tapi kami menangkap ada sesuatu yang disembunyikan oleh panitia muktamar. Karena kalau tidak, mengapa draf itu tidak dibagi secara terbuka. Toh nanti mau dibahas dan disepakati forum Muktamar dan bisa berubah,’’kata Najahan.

Selain itu, materi yang juga belum ada adalah laporan pertanggungjawaban (LPj) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang akan dinilai oleh peserta muktamar melalui forum pandangan umum dalam arena muktamar.

”Kalau LPj belum ada, bagaimana kami akan melakukan penilaian? Kami meminta dengan hormat agar materi LPj segera dikirimkan agar dapat kami pelajari sebelum memasuki arena muktamar. Dengan demikian, kami tinggal memberikan pandangan objektif. Itu tidak bisa jika waktunya mepet,’’tandasnya.

author
Author: 
Admin Website ini adalah seorang Relawan yang berusaha menghadirkan aktifitas Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap secara Online. Salam Perjuangan untuk Penghidmatan yang Berkelanjutan. Terima kasih atas kunjungan Anda semuanya.

Leave a reply "Ahwa Ahlul Halli wal Aqdi Ditolak Sejumlah PWNU"