PBNU Meminta Waspadai Radikalisme Agama

NU CILACAP ONLINE – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Waspadai Radikalisme Agama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai sepanjang 2013 kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berlangsung teduh dan damai. Meski demikian masih terdapat masalah yang tersisa di sejumlah bidang, dan harus dituntaskan di 2014 mendatang.

‘’Alhamdulillah, kita dianugerahi keteduhan dan kedamaian dalam bermasyarakat dan beragama,’’ kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di Jakarta, Minggu (29/12).

Kehidupan beragama sepanjang 2013 masih ditemukan masalah. Aksi radikalisme yang mengakibatkan disharmoni misalnya, terjadi disejumlah daerah dipicu oleh ke­lompok kecil bermodal be­sar dengan memprogandakan ke­pen­tingannya tanpa mengindahkan adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat.

‘’Agar radikalisme agama tidak terus berkembang, kami mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan dan harmoni dengan mengembangkan sikap moderat, toleransi, dan menjaga keseimbangan. Khusus isu agama, PBNU minta agar di 2014 pemerintah bersama komponen ma­syarakat mulai menyusun kode etik penyiaran ajaran agama,’’ tambah Kiai Said.

Baca juga Agama dan Pancasila Bukanlah Sesuatu yang Bertentangan

Ketua PBNU Prof Dr Maksum Mahfudz berpendapat, di bidang perekonomian sepanjang 2013 masih ada masalah yang diakibatkan sikap tak tegas pemerintah. Fluktuasi rupiah misalnya, dinilai bisa diatasi jika pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah tegas dan berani, tidak berkompromi serta bermain mata dengan para spekulan yang hanya mementingkan diri sendiri.

‘’Sepanjang 2013 pemerintah kurang berani membangkitkan industri di sektor pertanian dan manufaktur yang sebenarnya mampu menyerap tenaga kerja besar. Orientasi kebijakan moneter juga lebih banyak menguras devisa negara. Di 2014 itu harus dibenahi, serta diimbangi dengan pengembangan sektor riil dan produktif,’’ tegas Maksum yang juga tercatat sebagai Guru Besar Fakultas Pertanian UGM.

Ajarkan Etika

Di bidang peradilan, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Fuaidi menilai pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya sudah berjalan baik. Meski demikian aparat penegak hukum didorong untuk lebih meningkatkan kinerja yang lebih komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melindungi kepentingan ma­sya­rakat.

‘’Kami mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja sama melibatkan institusi pendidikan, lembaga keagamaan dan sosial, yang sudah ratusan tahun mengajarkan etika, moralitas, dan spiritualitas. Selain itu sistem pemerintahan dan perekrutan aparat pemerintahan juga harus terus dilakukan pembenahan,’’ tandas Andi.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)  Muhammad Sulton Fatoni ber­pandangan sepanjang 2013 telah terjadi proses pendangkalan atas konsep ber­bangsa dan bernegara, sehingga yang dirasakan masyarakat adalah sebuah dampak dari sistem bernegara yang liberal. Kondisi ini harus segera dibenahi, terlebih jelang dilangsungkannya Pileg dan Pilpres 2014

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button